CENTRALNEWS.ID, NATUNA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau di wilayah tersebut.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Kekeringan dan Karhutla yang digelar di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (24/8/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta jajaran instansi vertikal di Kabupaten Natuna.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi lintas instansi sekaligus merumuskan langkah antisipasi terhadap berbagai dampak yang berpotensi muncul akibat musim kemarau, mulai dari berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Saat membuka rapat, Cen Sui Lan meminta seluruh pihak memberikan masukan konkret serta solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
“Melalui rapat ini, saya mengharapkan masukan-masukan dari bapak dan ibu semua dalam menghadapi musim kemarau ini dan mencari solusinya,” ujar Cen Sui Lan.
Kepala BMKG Natuna Rafael Alesandro Marbun menjelaskan, berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal 2027.
Menurutnya, pengaruh El Nino yang cukup kuat terhadap kondisi atmosfer di Indonesia turut berdampak terhadap berkurangnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Natuna.
“Curah hujan yang harusnya terjadi di bulan Agustus 2026 sangat mengalami pengurangan. Kondisi ini perlu kita waspadai bersama,” jelas Rafael.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena minimnya curah hujan dapat meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan ketersediaan air baku, sekaligus membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar.
Potensi karhutla juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi tersebut. Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie mengungkapkan, sedikitnya telah terjadi lima peristiwa karhutla sepanjang Agustus 2026.
Untuk mempercepat penanganan sekaligus memperkuat pengawasan, Kapolres mengusulkan adanya satu koordinator lapangan yang bertugas mengoordinasikan penanganan di lapangan. Selain itu, wilayah Bunguran Besar diusulkan dibagi menjadi tiga zonasi pengawasan sebagai upaya mempersempit titik pemantauan kawasan yang dinilai rawan kebakaran.
Usulan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus tersebut mendapat dukungan dari Komandan Lanud Raden Sadjad Natuna, Marsekal TNI Onesmus Gede Rai Aryadi.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar potensi kekeringan maupun kebakaran dapat dipetakan dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Dukungan kolaborasi juga disampaikan Balai Wilayah Sungai (BWS), yang menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam upaya pemetaan serta penanganan potensi karhutla di lapangan.
Selain ancaman karhutla, dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bersih mulai dirasakan masyarakat. Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Zaharuddin, memaparkan kondisi debit air baku yang mengalami penurunan cukup signifikan.
Saat ini, ketersediaan air baku di Gunung Ranai disebut hanya tersisa sekitar 30 persen. Sementara itu, cadangan air baku di Bukit Berangin berada di kisaran 60 persen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Perusda Tirta Nusa telah menerapkan sistem pengaliran air secara bergilir, khususnya untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya.
“Saat ini kami memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Namun, untuk wilayah Bandarsyah, Sungai Ulu, dan Penagi kondisinya sejauh ini masih terbilang aman,” jelas Zaharuddin.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan potensi kebakaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.
Menutup rapat koordinasi, Pemkab Natuna bersama jajaran instansi terkait mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air bersih dan menggunakan air sesuai kebutuhan guna menjaga ketersediaan pasokan di tengah menurunnya debit sumber air baku.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Aktivitas pembakaran yang tidak terkendali berpotensi memicu karhutla, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi berada dalam keadaan kering.
Pemkab Natuna juga mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi cuaca menunjukkan panas ekstrem maupun ketika terjadi kabut asap.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Natuna berharap seluruh unsur pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat bergerak bersama dalam menghadapi ancaman kemarau. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mencegah kekeringan, krisis air bersih, serta karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas.(Herry)
