CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Natuna, Jarmin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Natuna Tahun 2026 di Sisi Basisir, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (7/9/2026) pagi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna untuk memperkuat komunikasi, menyatukan pemikiran, sekaligus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhardi, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna Hadi Candra, Wakil Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna Supardi, serta jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Kepala DPMD Kabupaten Natuna Suhardi menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk membangun komunikasi dan kebersamaan di antara jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna.
Sebelum memasuki agenda diskusi, kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna oleh Sekretaris ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna. Suhardi berharap keberadaan kepengurusan tersebut dapat menjadi wadah komunikasi bagi para anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing desa.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antarpengurus maupun dengan para anggota BPD menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan serta memastikan fungsi BPD dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin memberikan apresiasi atas inisiatif ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dalam menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga harus mampu menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dapat menjadi wadah yang semakin kuat dalam meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para anggota BPD,” ujar Jarmin.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas BPD. Setiap anggota BPD diharapkan memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing serta mampu mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada forum musyawarah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Jarmin menilai pembangunan desa membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Karena itu, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS serta masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
“Pemerintah Kabupaten Natuna tentu membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk BPD, dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna,” katanya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menghasilkan pembahasan internal organisasi, tetapi juga melahirkan rumusan, rekomendasi dan langkah konkret yang dapat memperkuat kelembagaan BPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa-desa di Kabupaten Natuna.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna Hadi Candra menyampaikan bahwa ABPEDNAS memiliki peran dalam mendukung fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program di desa. Ia mengingatkan para pengurus agar aktif melakukan pengawasan dan segera menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program.
“ABPEDNAS ini bukan sebuah lembaga yang main-main, melainkan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengawasi setiap program-program yang ada di setiap desa,” ujarnya.
Hadi juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun kerja sama dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, kekompakan dan komunikasi yang baik diperlukan agar organisasi dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung tugas BPD di setiap desa.
Ia menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Natuna serta Polres Natuna.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi bersama para pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna untuk membahas berbagai hal terkait penguatan organisasi dan pelaksanaan tugas BPD di desa masing-masing.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan desa. Penguatan komunikasi dan koordinasi diharapkan mampu mendorong fungsi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa agar berjalan secara optimal.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS dan masyarakat, pembangunan desa di Kabupaten Natuna diharapkan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Natuna.(Herry)
