Wali Kota Batam Muhammad Rudi mendapat apresasi dari Tri Desa Adi Nurcahyo Ketua Tim Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi |
CENTRALNEWS.id, BATAM – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencegah korupsi mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Satgas 1, Tri Desa Adi Nurcahyo.
“Selamat karena pada 2020 lalu capaian MCP berhasil di urutan pertama dan tolong dipertahankan,” ujar Tri dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi di Kota Batam, Kamis (25/3/2021).
Meski begitu, kata dia, perlu adanya peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemko Batam. Ia mengapresiasi dari sisi anggaran APIP sudah di atas ketentuan dari Permendagri.
“Dalam masalah pandemi ini, inspektorat harus melakukan pengawasan lebih. Proses pengadaan perlu diketahui inspektorat dibandingkan KPK, sehingga tinggal diperbaiki. Ditemukan dulu pengawasan internal sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih awal,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan selamat datang bagi Tim dari KPK. Di kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan komitmen dirinya dalam memimpin roda pemerintahan di Batam.
“Semoga perubahan demi perubahan bisa digapai bersama, dan Batam lebih baik lagi ke depan,” katanya.
Sementara untuk urusan APIP, pihaknya akan terus meningkatkan perannya dalam mencegah tindak korupsi di lingkungan Pemko Batam.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan menjadi elemen penting dari sistem pemerintahan. Keberadaan dan peran APIP sangat penting sebagai peringatan dini di internal pemerintahan.
“Peran APIP yang efektif merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar dia.
Rudi mengaku, saat ini peran APIP di Batam terus dimaksimalkan. Ia juga menekankan, APIP harus profesional demi menangkal atau mencegah terjadinya penyimpangan di internal pemerintahan.
“Peran APIP sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di dalam menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, sejumlah Kepala OPD Batam, dan tamu undangan lainnya.(dkh)