CENTRALNEWS.ID, BATAM – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun pada bulan Agustus selalu identik dengan berbagai perlombaan, hiburan rakyat, pemasangan bendera Merah Putih, hingga beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat di tingkat RT dan RW.
Di balik kemeriahan tersebut, masih terselip persoalan yang hampir setiap tahun menjadi perbincangan, yakni kewajiban iuran untuk membiayai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan.
Isu tersebut menjadi perhatian Rizki Firmanda saat berbincang dalam Podcast Ruang Bicara.
Menurutnya, semangat gotong royong memang merupakan nilai luhur yang harus dijaga, namun jangan sampai berubah menjadi kewajiban yang justru memberatkan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Yang perlu kita renungkan, apakah iuran itu masih murni gotong-royong atau sudah berubah menjadi beban bagi masyarakat? Kita merayakan kemerdekaan, tetapi jangan sampai peringatannya justru membuat sebagian warga merasa terbebani,” ujar Rizki.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma.
Bangsa ini meraih kemerdekaan melalui perjuangan panjang yang dipenuhi pengorbanan jiwa, raga, dan harta para pahlawan.
“Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pula warisan yang datang begitu saja. Semua itu diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan para pendahulu bangsa,” katanya.
Karena itu, menurut Rizki, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga sekaligus mengisi kemerdekaan dengan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Negara Harus Hadir
Rizki berpandangan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan.
Lebih dari itu, kemerdekaan seharusnya tercermin dalam kehidupan masyarakat yang memperoleh keadilan, kesejahteraan, pendidikan yang layak, serta kesempatan berkembang.
Dalam konteks peringatan HUT RI, ia menilai pemerintah seharusnya mengambil peran lebih besar untuk membantu masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan.
Menurutnya, masyarakat selama ini telah memenuhi berbagai kewajiban sebagai warga negara, mulai dari membayar pajak hingga berkontribusi terhadap pembangunan.
Oleh sebab itu, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan kebutuhan dasar perayaan kemerdekaan.
“Salah satunya penyediaan bendera Merah Putih maupun perlengkapan sederhana untuk kegiatan di lingkungan masyarakat. Dukungan seperti ini bisa diatur melalui pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT dan RW,” ungkapnya.
Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat tetap dapat bergotong royong tanpa merasa terbebani oleh kewajiban tambahan setiap peringatan Hari Kemerdekaan.
Kritik Bukan Berarti Tidak Cinta Indonesia
Meski mengkritisi persoalan iuran, Rizki menegaskan dirinya tidak menolak semangat gotong royong.
Ia justru menilai partisipasi masyarakat merupakan salah satu kekuatan bangsa yang harus terus dipelihara.
Namun, ia mengingatkan agar partisipasi itu lahir dari kesadaran, bukan karena tekanan ataupun kewajiban yang akhirnya menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap mekanisme pelaksanaan perayaan kemerdekaan juga tidak boleh diartikan sebagai sikap anti terhadap bangsa.
“Kalau ada masyarakat yang menyampaikan kritik, jangan langsung dianggap tidak mendukung kemerdekaan. Justru kita sedang mencari cara yang lebih baik, lebih elegan, agar peringatan kemerdekaan benar-benar memberi makna bagi semua,” katanya.
Ia menilai keberhasilan perayaan 17 Agustus tidak seharusnya diukur dari megahnya panggung hiburan ataupun besarnya hadiah perlombaan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana momentum tersebut menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan sekaligus menjadi bahan evaluasi apakah masyarakat benar-benar telah merasakan buah dari kemerdekaan.
Batam Punya Potensi Besar
Dalam kesempatan itu, Rizki juga menyoroti potensi besar Kota Batam sebagai kawasan strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
Menurutnya, posisi tersebut merupakan modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
“Potensi yang dimiliki Batam harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai kemajuan hanya terlihat dari pembangunan fisik, sementara kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya meningkat,” ujarnya.
Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi pengingat bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Semoga apa yang kita perjuangkan dapat memberi manfaat bagi banyak orang dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat,” tutup Rizki.
Bagi Rizki Firmanda, makna “Merdeka” tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran bendera Merah Putih atau kemeriahan perlombaan setiap Agustus.
Kemerdekaan sejati adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, kesempatan yang setara, serta kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.(mzi)
