CENTRALNEWS.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya memperkuat hubungan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi yang sehat.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan serta perkembangan pembangunan di Batam dapat tersampaikan kepada masyarakat secara utuh, akurat, dan berimbang.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan media menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi sekaligus mitra dalam mengawal jalannya pembangunan.
Ia menjelaskan, semangat mempererat hubungan dengan insan pers juga menjadi perhatian Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang terus mendorong terjalinnya silaturahmi dan dialog dengan para pemimpin redaksi maupun jurnalis di Batam.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi membuka ruang dialog agar pemerintah dan media dapat saling mendengar dan memahami,” katanya.
Ariastuty menegaskan, BP Batam sangat menghargai peran media sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kritik yang disampaikan secara profesional justru dinilai menjadi bahan evaluasi yang penting bagi pemerintah.
Namun demikian, ia berharap setiap produk jurnalistik tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik, mulai dari verifikasi, konfirmasi, akurasi data hingga keberimbangan informasi.
“Kami tentu menginginkan media tetap kritis. Justru kritik yang berkualitas lahir dari proses jurnalistik yang baik, didukung data, verifikasi, konfirmasi, dan pemberitaan yang berimbang. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang membangun sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ariastuty menegaskan pemerintah juga memiliki kewajiban menyediakan akses informasi yang seluas-luasnya kepada media.
Karena itu, pihaknya membuka ruang konfirmasi bagi jurnalis apabila terdapat data atau informasi yang masih memerlukan penjelasan.
“Ibu Li Claudia selalu menekankan, jika ada informasi yang belum lengkap silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kami siap memberikan penjelasan. Begitu pula kritik yang disampaikan media akan kami dengarkan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Bangun Hubungan yang Berkelanjutan
Lebih lanjut, Ariastuty berharap hubungan antara pemerintah dan media tidak hanya terjalin ketika muncul persoalan atau saat membutuhkan publikasi semata.
Menurutnya, komunikasi yang rutin dan terbuka akan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak.
Pemerintah dapat menjelaskan arah kebijakan yang diambil, sementara media dapat menyampaikan aspirasi maupun kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin komunikasi terjalin sejak awal, bukan hanya ketika ada persoalan. Dengan begitu pemerintah bisa menjelaskan kebijakan secara utuh, dan media dapat menyampaikan suara masyarakat. Dari komunikasi seperti itu akan lahir pemahaman bersama,” tuturnya.
Ariastuty juga menepis anggapan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan positif.
Ia menegaskan, BP Batam tetap membutuhkan media yang independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Yang kami harapkan adalah media yang independen, kritis, dan profesional. Jika kritik disampaikan berdasarkan data, melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang benar, maka itu menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk terus berbenah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ariastuty menilai tujuan utama membangun kemitraan dengan media bukan sekadar menciptakan hubungan yang harmonis, melainkan menghadirkan ekosistem informasi publik yang sehat.
Dalam ekosistem tersebut, pemerintah terbuka terhadap kritik, media menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipercaya.(ham)
