CENTRALNEWS.ID, TANJUNGPINANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Otonom Tanjungpinang pada tahun 2025 menuai perhatian serius dari kalangan media. Beberapa organisasi pers di daerah tersebut menilai, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya melibatkan insan pers serta organisasi media dalam rangkaian kegiatan resmi perayaan tersebut.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tanjungpinang, Rahmat Nasution, menilai sikap pemerintah yang tidak mengundang ataupun mengajak organisasi pers untuk berpartisipasi mencerminkan lemahnya komunikasi publik dan kurangnya penghargaan terhadap peran media dalam mendukung pembangunan daerah.
“Tanjungpinang bukan sekadar kota administratif, melainkan juga pusat budaya dan sumber informasi. Pemerintah seharusnya memahami bahwa keberadaan media bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Rahmat, Jumat (17/10/2025).
Ia menegaskan bahwa peran pers dalam sistem otonomi daerah sangat penting. Sejak Tanjungpinang resmi menjadi kota otonom pada 17 Oktober 2001, media lokal telah berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat—mengawal kebijakan, menyampaikan aspirasi warga, serta menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
“Selama lebih dari dua dekade, media lokal turut membangun citra Tanjungpinang sebagai kota budaya dan simbol peradaban Melayu. Ironisnya, di usia ke-24 ini, peran tersebut justru tampak diabaikan,” tambahnya.
Menurut Rahmat, kolaborasi antara pemerintah dan media merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Tanpa keterbukaan dan kerja sama yang baik, pemerintah berisiko kehilangan sarana komunikasi efektif dengan masyarakat.
“Media bukan musuh pemerintah, melainkan mitra strategis. Di tangan jurnalis yang profesional, pesan pembangunan dapat tersampaikan dengan baik dan dipercaya publik. Namun jika akses informasi ditutup, ruang publik akan dipenuhi prasangka,” tegasnya.
Ia juga menilai, setiap peringatan hari jadi daerah semestinya dijadikan momentum refleksi bersama—tentang bagaimana kota dikelola, sejauh mana partisipasi masyarakat, dan bagaimana media berperan menyampaikan kemajuan serta tantangan yang dihadapi kota.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar undangan seremonial, tetapi penghormatan terhadap fungsi media dalam menyediakan informasi publik. Pemerintah dan media sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keterbukaan,” ungkap Rahmat.
Ia menambahkan, organisasi pers seperti SMSI dan PWI merupakan lembaga resmi yang diakui negara dan menjadi bagian penting dari sistem demokrasi, yang menjamin kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme jurnalisme daerah.
“Ketika pemerintah membangun infrastruktur fisik, pers membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh lewat komunikasi yang jujur dan terbuka. Jika ruang dialog itu tertutup, yang dirugikan bukan hanya wartawan, tapi juga citra pemerintah,” ujarnya menegaskan.
Rahmat berharap, ke depan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat lebih terbuka dan memperkuat sinergi dengan media untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Tanjungpinang lahir dari sejarah panjang perjuangan dan semangat Melayu yang terbuka. Mari kita rawat nilai itu dengan komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bekerja bersama demi kemajuan kota tercinta ini,” pungkasnya.
Bagi kalangan pers, momen ulang tahun kota bukan sekadar perayaan, tetapi ruang refleksi kolektif untuk mempertegas kembali peran Tanjungpinang sebagai kota budaya, pusat informasi, dan rumah bagi kebebasan berpendapat yang beretika.(*/bur)
