CENTRALNEWS.ID, BATAM – Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perkembangan positif pada September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kepri tercatat sebesar 3,49 persen (yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 3,87 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan tekanan inflasi di daerah masih berada dalam koridor yang perlu terus dijaga melalui sinergi berbagai pihak.
“Perkembangan inflasi Kepri pada September 2026 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, beberapa komoditas masih memberikan tekanan sehingga pengendalian inflasi tetap perlu dilakukan secara konsisten,” ujar Rony.
Secara tahunan, sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang utama inflasi Kepri. Emas perhiasan memberikan andil sebesar 0,44 persen, disusul angkutan udara 0,30 persen, bensin 0,27 persen, nasi dengan lauk 0,26 persen, dan beras sebesar 0,18 persen.
Kenaikan harga emas perhiasan tidak terlepas dari perkembangan harga emas di pasar global. Sementara itu, harga angkutan udara dan bensin masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Nasi dengan lauk juga masih memberikan kontribusi cukup besar. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh akumulasi kenaikan harga pada periode sebelumnya serta biaya bahan baku dan faktor produksi yang masih relatif tinggi.
“Komponen pangan dan biaya transportasi perlu tetap menjadi perhatian karena karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat pergerakan harga sangat berkaitan dengan distribusi, pasokan dan biaya logistik,” kata Rony.
Dibandingkan tingkat nasional, inflasi tahunan Kepri sebesar 3,49 persen masih lebih tinggi dari inflasi Indonesia yang tercatat 3,28 persen. Secara nasional, tekanan inflasi terutama berasal dari emas perhiasan, bensin, ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit dan beras.
Dengan demikian, terdapat sejumlah kesamaan sumber tekanan inflasi antara Kepri dan nasional, khususnya pada emas perhiasan, bensin dan beras. Namun, angkutan udara serta nasi dengan lauk memberikan pengaruh yang lebih menonjol terhadap inflasi di Kepri.
Berdasarkan wilayah, inflasi juga terjadi di seluruh daerah yang menjadi cakupan penghitungan IHK di Kepri. Kota Batam mencatat inflasi sebesar 3,65 persen (yoy), Kota Tanjungpinang 3,76 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Karimun sebesar 1,63 persen (yoy).
Di kawasan Sumatera, posisi inflasi Kepri berada pada urutan kelima. Inflasi tertinggi tercatat di Aceh sebesar 5,03 persen, Kepulauan Bangka Belitung 4,30 persen, Lampung 3,51 persen dan Sumatera Barat 3,50 persen.
Sementara itu, secara bulanan Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27 persen pada September 2026. Angka tersebut berbalik dari kondisi Agustus yang mencatat deflasi sebesar 0,17 persen.
Kenaikan bulanan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 0,88 persen dengan andil 0,26 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah, kangkung dan cabai rawit.
Kenaikan harga komoditas hortikultura tersebut dipengaruhi keterbatasan hasil panen dari sejumlah sentra produksi di Sumatera bagian utara dan Pulau Jawa. Harga daging ayam ras juga meningkat seiring naiknya permintaan di tengah keterbatasan pasokan.
Kelompok pendidikan turut mencatat inflasi sebesar 0,41 persen dengan andil 0,03 persen. Salah satu faktor pendorongnya adalah kenaikan biaya akademi atau perguruan tinggi yang berkaitan dengan aktivitas pendaftaran ulang pada September.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,25 persen dengan andil negatif 0,03 persen. Penurunan tersebut terutama berasal dari tarif angkutan udara yang mengalami penyesuaian seiring memasuki periode low season setelah berakhirnya masa liburan.
Memasuki Oktober, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah masih mencermati sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi. Di antaranya volatilitas harga emas dunia yang masih tinggi, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Fed, perkembangan geopolitik, potensi tekanan imported inflation, serta kemungkinan kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit.
Rony menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dan koordinasi melalui TPID harus terus diperkuat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga. Upaya tersebut penting agar stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia juga terus mendorong Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai bagian dari penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan di Kepulauan Riau.
Sejumlah langkah telah dilakukan sepanjang September, di antaranya High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri, rapat koordinasi TPID Kota Batam, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin di sejumlah kabupaten/kota, serta penyaluran sarana dan prasarana ketahanan pangan kepada kelompok tani unggulan di Kepri.
Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi, termasuk mendorong peningkatan produksi pangan, memperluas pelaksanaan pasar murah, memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), serta meningkatkan koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan inflasi Kepri hingga akhir 2026 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus atau minus 1 persen.(ris)
