CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Jumat (08/05/2026) pagi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rudi, dan dihadiri oleh Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, unsur pimpinan DPRD, para anggota dewan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna selama Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, DPRD Kabupaten Natuna menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap substansi LKPJ Bupati Natuna Tahun 2025, yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 27 Maret 2026 lalu.
Berbagai catatan strategis pun disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Salah satu perhatian utama DPRD yakni masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang dinilai masih bergantung cukup besar pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan sektor-sektor unggulan, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang dinilai memiliki prospek besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain persoalan pendapatan, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD Natuna turut memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah sektor strategis yang dianggap menjadi penopang utama pembangunan daerah. Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ketenagakerjaan, hingga optimalisasi pelayanan publik.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, DPRD juga mendorong agar koordinasi antar perangkat daerah semakin diperkuat, disertai evaluasi kinerja OPD yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Natuna.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Bupati Natuna sebagai bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus terjalin harmonis, produktif, dan konstruktif demi mewujudkan Kabupaten Natuna yang semakin maju, mandiri, efektif, dan berkelanjutan.(Herry)
