CENTRALNEWS.ID, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai mematangkan agenda pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Amsakar hadir bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta jajaran BP Batam.
Untuk mendukung berbagai program kerja pada 2027, BP Batam mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp2,44 triliun. Seluruh anggaran tersebut direncanakan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Amsakar menjelaskan, penyusunan RKA 2027 tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kualitas infrastruktur, sekaligus memperkuat kepastian investasi di Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” ujar Amsakar.
Menurutnya, arah kebijakan BP Batam pada 2027 juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Salah satu komponen terbesar dalam rencana kerja BP Batam tahun depan diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk berbagai program infrastruktur di kawasan KPBPB Batam.
Anggaran tersebut mencakup pengembangan sejumlah fasilitas strategis, mulai dari pelabuhan, jalan dan jembatan, fasilitas bandara, drainase, hingga sarana air bersih dan pengelolaan air limbah atau IPAL.
Selain itu, pengembangan kawasan dan pariwisata serta fasilitas kesehatan juga masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur BP Batam pada 2027.
Amsakar menilai pembangunan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan pergerakan ekonomi Batam. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas industri, memperlancar konektivitas, meningkatkan pelayanan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang selama ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola dan mengembangkan KPBPB Batam.
Amsakar memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto memberikan apresiasi terhadap perkembangan Batam yang dinilainya menunjukkan sejumlah capaian dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Ia berharap anggaran yang nantinya disiapkan untuk BP Batam dapat dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel, dengan program-program yang memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Adisatrya.
Menurutnya, penggunaan anggaran BP Batam perlu diarahkan pada program prioritas yang mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong investasi, meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing Batam.
“Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” katanya.
Dengan usulan anggaran Rp2,44 triliun tersebut, BP Batam menempatkan peningkatan infrastruktur, kualitas pelayanan dan penguatan iklim investasi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan Batam pada 2027.(ham)
