CENTRALNEWS.ID, BATAM – Arus balik Idulfitri 1447 Hijriah melalui Pelabuhan Tanjung Buton meninggalkan berbagai catatan serius.
Lonjakan penumpang pada puncak arus balik yang terjadi pada 28, 29, dan 30 Maret 2026 tak diimbangi dengan kesiapan manajemen serta fasilitas pelayanan yang memadai.
Rute penyeberangan dari Tanjung Buton, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menuju Batam dan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri, dipadati kendaraan dan penumpang.
Bahkan, sejumlah calon penumpang mengaku harus rela mengantre hingga dua pekan agar bisa mendapatkan giliran naik kapal Ro-Ro.
Salah satu penumpang, Fianto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi di lapangan.
Ia menyebutkan tidak adanya kepastian antrean membuat situasi semakin tidak terkendali.
“Sudah antre berhari-hari, bahkan sampai dua minggu. Tapi nomor antrean bisa saja hilang atau berubah,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas dasar.
Kamar mandi umum tidak tersedia dengan layak, bahkan air bersih untuk keperluan mandi, cuci, dan buang air juga tidak disiapkan secara memadai oleh pengelola, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau bersama ASDP Indonesia Ferry.
Akibatnya, warga sekitar terpaksa menyediakan fasilitas darurat berupa kamar mandi semi permanen berbahan kayu.
Namun, layanan ini dikenakan biaya cukup tinggi, yakni Rp8 ribu untuk mandi maupun buang air besar, serta Rp2 ribu untuk buang air kecil.
Keluhan serupa juga disampaikan Edi.
Edi menilai pelayanan publik di pelabuhan tersebut jauh dari kata siap, terutama saat menghadapi lonjakan penumpang tahunan seperti arus balik Lebaran.
Tak hanya itu, ruang tunggu penumpang pun berubah fungsi menjadi tempat istirahat seadanya.
Minimnya arahan dari petugas membuat calon penumpang terpaksa bertahan di lokasi dengan kondisi yang kurang layak.
“Tidak ada petugas yang mengarahkan. Semua dibiarkan begitu saja,” kata Yusnadewita.
Kondisi kebersihan pun memprihatinkan.
Tidak adanya tenaga kebersihan yang rutin bertugas membuat area ruang tunggu dipenuhi sampah, menambah ketidaknyamanan para penumpang yang sudah kelelahan menunggu antrean.
Di sisi lain, harga kebutuhan di sekitar pelabuhan juga melonjak tinggi.
Air mineral botol ukuran sedang dijual hingga Rp8 ribu, botol besar Rp12 ribu, sementara nasi dengan lauk sederhana seperti telur rebus dibanderol Rp25 ribu per porsi.
Makanan instan seperti pop mie mencapai Rp15 ribu, bahkan harga rokok termurah menyentuh Rp40 ribu per bungkus.
Persoalan semakin kompleks dengan tidak adanya sistem antrean kendaraan yang jelas.
Kendaraan yang ditinggal pemiliknya berisiko kehilangan posisi antrean, karena bisa disalip oleh kendaraan lain tanpa pengawasan yang tegas dari petugas.
Menurutnya, kericuhan juga kerap terjadi di loket penjualan tiket kapal Ro-Ro.
Antrean yang tidak teratur, ditambah minimnya petugas yang bertanggung jawab, membuat calon penumpang meluapkan emosi mereka saat tiket mulai dijual.
“Keterbatasan armada kapal menjadi faktor lain yang memperparah situasi,” katanya.
Dengan hanya dua kapal yang beroperasi dan kapasitas sekitar 60 unit kendaraan per perjalanan, antrean panjang tak kunjung terurai.
Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan praktik ilegal yang melibatkan oknum petugas pelabuhan.
Sejumlah penumpang mengaku ditawari jasa “titipan kendaraan” agar bisa lebih cepat berangkat.
Sementara, Kadariah Tarigan penumpang lainnya, menyebutkan biaya yang diminta bervariasi, mulai dari Rp600 ribu hingga Rp750 ribu per unit kendaraan, di luar harga tiket resmi.
Selain itu, ada pula praktik menaikkan golongan kendaraan secara tidak resmi, misalnya mobil pribadi yang dikategorikan sebagai kendaraan angkutan barang demi mempercepat keberangkatan.
“Meski tiket tetap dibeli sesuai ketentuan di loket, selisih biaya untuk “naik golongan” harus dibayarkan langsung kepada oknum petugas,” katanya.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam dan diharapkan menjadi evaluasi serius bagi pihak terkait, khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik di masa mendatang, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan manusiawi.(bur)
