CENTRALNEWS.ID, TANJUNGPINANG – Upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan.
Melalui Maritime Policy Forum (MPF), Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menghadirkan forum diskusi strategis yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, aparat keamanan, hingga pelaku industri maritim.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional Maritim di Kepulauan Riau melalui Pendekatan Sound Governance” tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung A Satu Gurindam-Ismeth Abdullah UMRAH, Kamis (11/6/2026).
Sebanyak 13 narasumber dari 12 instansi dan lembaga hadir dalam forum tersebut.
Mereka berasal dari pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, serta perusahaan yang bergerak di sektor energi dan kemaritiman.
Direktur Pascasarjana UMRAH, Dr. Rumzi Samin, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik maritim kuat seperti Kepulauan Riau.
Menurutnya, Pascasarjana UMRAH terus berupaya menyelaraskan aktivitas akademik dengan isu-isu strategis kemaritiman yang menjadi identitas sekaligus kekuatan daerah.
“Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan gagasan kebijakan yang aplikatif. Hasil diskusi nantinya akan dirumuskan dalam bentuk policy brief sebagai rekomendasi bagi para pengambil kebijakan,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut dipandu oleh Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS.
Berbagai persoalan strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pengelolaan objek vital nasional maritim, penguatan koordinasi antar instansi, sistem pengamanan kawasan strategis, hingga tantangan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi penting, di antaranya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau,
Dinas Perhubungan Kepri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri, SKK Migas, Prima Energy, Komando Armada I, Polda Kepri, Polairud Polda Kepri, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, serta Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang.
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UMRAH, Dr. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si., mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan narasumber yang hadir.
Menurutnya, forum tersebut berhasil mempertemukan beragam perspektif yang selama ini jarang tersaji dalam satu ruang diskusi yang sama.
Ia menilai masih banyak informasi dan isu strategis terkait kemaritiman Kepulauan Riau yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Karena itu, kehadiran forum akademik seperti Maritime Policy Forum menjadi sangat penting untuk memperluas pemahaman publik sekaligus memperkaya kajian ilmiah.
“Forum seperti ini tidak hanya memperkuat khazanah akademik, tetapi juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan yang konstruktif bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas,” katanya.
Sementara itu, Elvi Sofiyani selaku penanggung jawab pelaksana FGD MPF sekaligus mahasiswi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UMRAH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurut Elvi, Maritime Policy Forum bukan sekadar wadah diskusi, melainkan langkah awal untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan kemaritiman yang dihadapi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah strategis terdepan Indonesia.
“Hasil pemikiran yang lahir dari forum ini akan dikembangkan menjadi kajian akademik dan policy brief oleh mahasiswa maupun dosen. Harapannya, rekomendasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan maritim baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pascasarjana UMRAH berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, akademisi, aparat keamanan, dan pelaku industri guna mewujudkan tata kelola Objek Vital Nasional maritim yang efektif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kepulauan Riau.(dra)
