CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Sebanyak 140 aparatur desa di Kabupaten Natuna mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, 11–12 November 2026, di Gedung Sri Serindit, Natuna.
Peserta terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Natuna. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Kepala DPMD Natuna sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, mengatakan pelatihan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta belum optimalnya administrasi dan pelaporan keuangan.
“Pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, menegaskan bahwa keuangan desa merupakan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan agar anggaran desa tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Khaidir meminta kepala desa dan seluruh perangkatnya memahami regulasi serta mekanisme pengelolaan keuangan agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar penggunaan anggaran diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu, Khaidir mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ia berharap peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing, sehingga pengelolaan keuangan semakin transparan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.
Dalam pelatihan tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna.
Materi yang diberikan mencakup regulasi, aspek hukum, pengawasan, serta teknis administrasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
(Herry)
