CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pembenahan data kesejahteraan sosial guna memastikan program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan aparatur desa dan kelurahan dalam mengelola serta memutakhirkan data sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola SIKS-NG bagi aparatur desa dan kelurahan se-Kabupaten Natuna Tahun 2026 oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di Gaharu Hall, Natuna Dive Resort, Selasa (10/11/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola data sosial sekaligus mempercepat proses pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI, Eka Windu Prasetio, Kepala Dinas Sosial Puryanti, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ikhwan Solihin, Inspektur Daerah Robertus LS, Kepala DPMD Suhardi, Kepala BKPSDM M. Alim Sanjaya, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait.
Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Hikmat Aliansyah, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai Vespa Krisnawathy, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto, Kepala BPJS Kesehatan Natuna Ira Triwahyuni, para camat, lurah, kepala desa, serta seluruh operator SIKS-NG se-Kabupaten Natuna.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kesejahteraan sosial, terutama di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberadaan operator SIKS-NG memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghimpun dan memperbarui informasi mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Terlebih, sejak 2025 pemerintah telah melakukan perubahan tata kelola data sosial ekonomi masyarakat, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
Peralihan sistem pendataan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memahami mekanisme serta prosedur pengelolaan data secara benar. Mulai dari proses pengusulan, verifikasi, validasi hingga pemutakhiran data harus dilaksanakan secara cermat agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Puryanti menyebutkan, bimtek yang berlangsung selama dua hari, 10 hingga 11 November 2026, diikuti sebanyak 154 peserta. Jumlah tersebut terdiri dari 77 operator SIKS-NG yang berasal dari 70 desa dan tujuh kelurahan, serta 77 kepala desa dan lurah.
Para peserta mendapatkan pembekalan materi langsung dari narasumber Kementerian Sosial RI dan BPS Kabupaten Natuna, sehingga diharapkan mampu memahami perkembangan kebijakan pendataan sosial nasional sekaligus meningkatkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, Puryanti juga mengungkapkan perkembangan pelaksanaan Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Natuna yang masih membutuhkan perhatian dan percepatan bersama.
Berdasarkan Dashboard Analytic Perlinsos Kementerian Sosial hingga minggu kedua November 2026, tercatat sebanyak 593 Agen Perlinsos telah terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut baru 212 agen atau sekitar 35,75 persen yang aktif melakukan pengusulan melalui Portal Perlinsos.
Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang telah melakukan pendaftaran baru mencapai 2.722 KK dari total 30.599 KK di Kabupaten Natuna, atau sekitar 8,89 persen.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menjangkau masyarakat agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat terdata dengan baik. Terlebih, batas waktu pendaftaran dan registrasi ulang ditargetkan paling lambat pada akhir November 2026.
Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan hingga RT dan RW, untuk mendorong percepatan sosialisasi dan pendataan masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa kualitas data merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program perlindungan sosial pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan serta penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, pemutakhiran data tidak boleh dipandang hanya sebagai rutinitas administrasi atau sekadar memenuhi kewajiban pelaporan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh perhatian serta hak perlindungan sosial sesuai ketentuan.
Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan pengusulan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos Digital. Ia berharap seluruh proses pengusulan dapat dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat pada akhir November 2026.
“Saya berharap pengusulan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos Digital dapat dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat pada akhir November 2026. Untuk itu, seluruh pihak harus bergerak bersama agar masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan sosial dapat terdata,” tegas Cen Sui Lan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Bupati meminta para camat mengambil peran aktif dalam mengoordinasikan seluruh desa dan kelurahan di wilayah masing-masing. Kepala desa dan lurah juga diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif melakukan pendataan dan sosialisasi dengan melibatkan perangkat lingkungan, khususnya RT dan RW.
Sementara itu, para operator SIKS-NG dan pendamping sosial diharapkan dapat turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan, membantu proses registrasi, serta memastikan setiap pengusulan dilakukan menggunakan data dan identitas kependudukan yang benar.
Kepada Dinas Sosial, Bupati menginstruksikan agar terus memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan percepatan registrasi dan pengusulan data perlindungan sosial di seluruh wilayah Natuna.
Dalam arahannya, Cen Sui Lan juga menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh peserta bimtek.
Pertama, memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Kedua, memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan. Ketiga, melaksanakan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Keempat, menjaga kerahasiaan informasi serta bertanggung jawab dalam pengelolaan data masyarakat. Kelima, mengikuti seluruh materi dan praktik bimtek dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola data kesejahteraan sosial secara profesional.
“Pemutakhiran data bukan sekadar pekerjaan administrasi, melainkan tanggung jawab besar kita bersama untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tidak terlewatkan dari program perlindungan sosial,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, Pemkab Natuna menaruh harapan besar agar kualitas pengelolaan data sosial di tingkat desa dan kelurahan semakin baik. Operator SIKS-NG diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih optimal, sehingga setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terakomodasi dalam sistem pendataan.
Dengan data yang semakin akurat dan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pada akhirnya, pembenahan data kesejahteraan sosial bukan semata-mata tentang memperbaiki sistem administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap tidak ada lagi masyarakat miskin dan rentan yang luput dari pendataan hanya karena keterbatasan informasi maupun kendala administrasi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.
(Herry)
