CENTRALNEWS.ID, BATAM – Pemerintah Kota Batam mulai bergerak serius membenahi persoalan data kependudukan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya sinkron antar instansi.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus guna memastikan validitas dan keseragaman data di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta sejumlah OPD di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, Li Claudia menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi utama dalam merancang kebijakan publik yang tepat sasaran.
Ia menilai selama ini masih terjadi perbedaan data antar instansi, yang berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, Disdukcapil harus menjadi pusat rujukan tunggal bagi seluruh data kependudukan di Batam.
Dengan begitu, tidak ada lagi penggunaan data yang berbeda-beda di masing-masing OPD.
“Ke depan, semua kebijakan harus berbasis satu data yang sama. Tidak boleh ada lagi perbedaan angka antara satu instansi dengan instansi lainnya,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Batam juga mendorong pembangunan sistem aplikasi terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi kependudukan, mulai dari data kelahiran dan kematian, perpindahan penduduk, hingga status penduduk aktif dalam satu platform yang terhubung.
Proses pembenahan ini akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong.
Ketiga wilayah tersebut dinilai menjadi titik krusial dalam peningkatan kualitas data.
Tak hanya itu, peran aparatur wilayah juga diperkuat.
Camat dan lurah diminta aktif turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi riil masyarakat, termasuk mendata warga non permanen yang selama ini kerap luput dari pendataan resmi.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat akurasi data yang saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 85 persen.
Data kependudukan yang telah dibenahi nantinya akan menjadi dasar dalam berbagai program strategis pemerintah daerah.
Mulai dari penentuan kuota peserta didik hingga penyaluran bantuan seperti seragam gratis bagi siswa SD dan SMP.
Selain itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan dalam proses verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan lainnya.
Li Claudia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga dari sejauh mana angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan.
“Saya ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita memiliki data yang benar-benar akurat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, bersama sejumlah anggota dewan sebagai bentuk pengawasan agar proses sinkronisasi data berjalan efektif dan transparan.(ham)
