CENTRALNEWS.ID, JAKARTA – Isu terkait penerapan vaksin COVID-19 berbayar di Tanah Air sempat santer beberapa waktu terakhir, siaran kabar yang merambah di berbagai lini itu jelas saja meresahkan masyarakat.
Kalangan pemuda, hingga orang lanjut usia (Lansia) gerah dan sangat menolak wacana tersebut. Beruntung, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) langsung mengambil kebijakan strategis nan menenangkan.
Ya, orang nomor satu di Negara Indonesia ini secara tegas memutuskan untuk membatalkan penerapan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07).
“Setelah melalui pertimbangan dan beragam masukan dari masyarakat, Bapak Presiden akhirnya memutuskan vaksin berbayar untuk segera dibatalkan,” kata Pramono, sebagaimana dilansir dari linimasa Sekretariat Negara, Sabtu (17/7).
Sebelumnya, vaksin berbayar direncanakan didistribusikan langsung oleh Kimia Farma. Setiap orang yang hendak menerima vaksin secara individu wajib merogoh rupiah cukup dalam.
Pasca terkabar, wacana vaksin berbayar langsung mendapat penolakan dari masyarakat. Mempertimbangkan hal itu, Jokowi pun mengarahkan jajarannya untuk membatalkan kebijakan tersebut. “Semuanya dibatalkan dan dicabut langsung oleh Pak Presiden,” tegas Pramono.
Dengan demikian, seluruh tindakan vaksinasi masih berpedoman pada sistem atau mekanisme yang telah berjalan sebelumnya. Singkatnya, vaksinasi COVID-19 tetap gratis bagi seluruh masyarakat. “Vaksinasi tetap digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ucapnya menegaskan.
Terkait giat vaksinasi ‘Gotong-Royong’, lanjut Pramono, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dimana, perusahaanlah yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. “Dengan demikian, mekanisme seluruh vaksinasi, baik itu Gotong-Royong maupun yang umum, tetap digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu pula, Pramono menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk lebih menumbuhkan rasa kepekaan sosial kepada masyarakat dalam suasana pandemi ini.
“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/ lembaga, para pemimpin itu harus ada. Harus peka dan peduli kepada masyarakat,” ujarnya menyampaikan arahan Jokowi.
Setkab menegaskan, Presiden dengan tegas melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin lqngsung darinya.
“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.
Presiden juga mengimbau kepada kementerian/ lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” pungkasnya.(*)
