CENTRALNEWS.ID, BATAM – Rapat Paripurna DPRD Kota Batam menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025, yang digelar dipimpin Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin.
Laporan Panitia Khusus (Pansus) disampaikan oleh Arlon Veristo dan ditutup Ketua Pansus Haji Ahmad Surya. Pansus menilai LKPJ menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi, termasuk memperluas kerja sama dengan pihak perbankan dan memperluas akses layanan hingga ke wilayah hinterland agar pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan bantuan modal,” ujar Ketua Pansus Ahmad Surya.
Dalam laporannya, Pansus mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kota Batam sepanjang 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81 persen, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meski secara umum kinerja pemerintah dinilai baik, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting. Di antaranya masih kurangnya tenaga pendidik, belum optimalnya layanan kesehatan, serta kendala teknis pada beberapa program pelayanan publik.
Pansus juga menyoroti program pengobatan gratis ber-KTP Batam yang dinilai belum maksimal akibat kurangnya pemahaman teknis petugas di lapangan dan belum optimalnya dukungan rumah sakit swasta. Selain itu, program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM juga dinilai masih menghadapi hambatan, terutama terkait persyaratan perbankan.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Batam meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan memperluas kerja sama dengan perbankan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas, termasuk masyarakat di wilayah hinterland. Usai penyampaian laporan Pansus, seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju menerima LKPJ Wali Kota Batam Tahun 2025 untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Batam sesuai rekomendasi yang telah disampaikan. (ham)
