CENTRALNEWS.ID, BATAM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (24/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Haji Aweng Kurniawan, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, serta dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran Pemko Batam, BP Batam, Forkopimda, dan tokoh masyarakat.
Pengesahan dilakukan setelah DPRD menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Ir. H. Suryanto. Dalam laporannya, Suryanto menegaskan Perda ini menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur penyediaan, pengelolaan, hingga penyerahan fasilitas umum di kawasan perumahan.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembang, sekaligus mengatasi berbagai persoalan PSU yang selama ini belum tertangani secara optimal.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengapresiasi DPRD dan Pansus yang telah menuntaskan pembahasan regulasi tersebut. Ia menegaskan Perda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap pembangunan perumahan dilengkapi fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, hingga sarana sosial.
Selain itu, Perda juga mengatur mekanisme penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, termasuk penguatan koordinasi dengan BP Batam dalam penyelesaian persoalan aset dan pengelolaan PSU.
Dengan disahkannya Perda tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.(ham)
