CENTRALNEWS.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam. Penandatanganan turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Amsakar mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam memberikan dampak yang lebih luas.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” ujar Amsakar.
Ia menyebut perekonomian Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026. Realisasi investasi pada periode yang sama mencapai Rp29,9 triliun, sementara angka kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga dihadapkan pada tingginya arus migrasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam.
Pemko Batam, kata Amsakar, mendorong kebijakan afirmatif agar masyarakat lokal memperoleh peluang lebih besar dalam proses rekrutmen perusahaan. Selain itu, dana IMTA sekitar Rp40 miliar akan terus dioptimalkan untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam menggandeng dunia usaha. Menurutnya, perkembangan Batam perlu terus diarahkan agar pertumbuhan ekonomi menciptakan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” kata Bima.
Bima juga mendorong Pemko Batam memperkuat rantai ekonomi dari hulu hingga hilir, terutama pada sektor manufaktur, pariwisata dan teknologi tinggi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan dasar, infrastruktur, transportasi publik, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.
Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk, ia menilai perencanaan tata ruang dan perkotaan perlu dilakukan secara presisi melalui RTRW. Modernisasi Batam sebagai kota metropolitan juga diharapkan tetap mempertahankan kultur dan identitas Melayu.
Sementara itu, Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyatakan dunia usaha siap menerjemahkan kesepakatan tersebut dalam langkah konkret.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” ujar Rafky.
Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan pimpinan perusahaan, HRD dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Sebagai tahap awal, sebanyak 30 perusahaan besar menyatakan komitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
Komitmen tersebut mulai direalisasikan PT Pegai Union dengan merekrut 200 tenaga kerja lokal atau seluruh kebutuhan tenaga kerja yang dipenuhi berasal dari masyarakat daerah.
Untuk memastikan proses berjalan transparan, penempatan tenaga kerja serta evaluasinya akan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.(ham)
