CENTRALNEWS.ID, BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan bukan untuk memungut maupun menagih pajak kepada masyarakat.
Menurut Amsakar, RT dan RW berperan sebagai mitra pemerintah dalam membantu pemutakhiran data warga agar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan semakin akurat.
“RT dan RW berada paling dekat dengan masyarakat. Peran mereka sebatas membantu pembaruan data, bukan melakukan penagihan pajak,” kata Amsakar, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya mendukung koordinasi data wilayah agar pengelolaan dana bagi hasil pajak lebih optimal.
Di sisi lain, Pemkot Batam terus memperbarui data pajak daerah, seperti PBB-P2 dan BPHTB, guna meningkatkan akurasi serta tertib administrasi. Sebagai bentuk apresiasi atas peran RT dan RW dalam pelayanan masyarakat, pemerintah juga mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada APBD 2025, anggaran yang disiapkan untuk insentif RT/RW mencapai lebih dari Rp51 miliar.
Amsakar memastikan seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, sesuai aturan, dan diawasi melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ke depan, Pemkot Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan memperluas layanan perpajakan berbasis digital (e-tax) agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah tugas RT dan RW. Pemerintah juga akan terus membangun komunikasi dengan para pengurus RT/RW agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara bersama.(ham)
