CENTRALNEWS.ID, BATAM – Pemerintah Kota Batam mulai mematangkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan menekankan prinsip kinerja dan manfaat. Setiap belanja daerah diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menyampaikan tanggapan sekaligus jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Amsakar menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan yang diberikan DPRD. Menurutnya, pandangan dari masing-masing fraksi menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan APBD, dengan tetap mempertimbangkan arah kebijakan KUA-PPAS serta kapasitas fiskal daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan mendorong agar proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Setiap perangkat daerah juga dituntut memiliki sasaran yang terukur. Mulai dari target program, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi harus disiapkan secara jelas.
Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengendalian banjir, penanganan persampahan, serta penguatan perekonomian masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pemerataan pembangunan hingga kawasan hinterland. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur dasar baik di wilayah mainland maupun hinterland.
Untuk sektor infrastruktur, sejumlah pekerjaan yang disiapkan antara lain peningkatan dan pembangunan ruas jalan, pembangunan jembatan, pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya.
Amsakar mengatakan, setiap proyek infrastruktur akan disusun berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk tingkat urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, mutu konstruksi, aspek keselamatan, kemampuan keuangan daerah, hingga keberlanjutan biaya pemeliharaan.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” katanya.
Persoalan banjir juga masuk dalam agenda penting pemerintah pada 2027. Penanganannya diarahkan menggunakan pendekatan terpadu, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, normalisasi saluran, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan kawasan resapan air, hingga penguatan sistem pompa di lokasi yang membutuhkan.
Selain banjir, persoalan sampah menjadi perhatian lain yang akan diperkuat melalui APBD 2027.
Pemko Batam merencanakan peningkatan pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga hilir. Program tersebut mencakup upaya pengurangan dan pemilahan sampah, peningkatan layanan pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan arm roll truck dan bin container.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan lanjutan landfill TPA, pembangunan TPS 3R, serta penguatan pelayanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di sektor pendidikan, kebijakan anggaran diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan. Sejumlah program yang disiapkan meliputi bantuan dan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyediaan seragam bagi peserta didik baru SD dan SMP negeri maupun swasta, hingga beasiswa mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah hinterland.
Pembangunan ruang kelas baru, pengadaan berbagai peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru juga menjadi bagian dari rencana pemerintah.
Sementara di bidang kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC). Upaya tersebut dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam arah kebijakan APBD 2027.
Pemerintah berencana meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, mendorong pengembangan industri, sekaligus memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam proses perizinan usaha.
Upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal juga terus didorong. Pemko Batam sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam bersama APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendorong penyerapan sedikitnya 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil direalisasikan. Menurutnya, aspek yang lebih penting adalah perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD dapat berjalan secara terbuka, konstruktif, serta sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan proses pembahasan yang matang, Amsakar berharap APBD Batam 2027 nantinya tidak hanya realistis dan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.(ham)
