CENTRALNEWS.ID, BATAM – Sebanyak 244 Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), dipulangkan dari Malaysia setelah menyelesaikan masa hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dan keimigrasian di negara tersebut.
Proses pemulangan atau repatriasi ini difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 November 2026. Pemulangan dilakukan melalui tiga pelabuhan di Malaysia dengan tujuan Dumai dan Batam.
Pada tahap pertama, Rabu (11/11/2026), sebanyak 70 WNI diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Melaka menuju Dumai menggunakan kapal feri Indomal Kingdom.
Selanjutnya, Kamis (12/11/2026), sebanyak 24 WNI dipulangkan melalui Pelabuhan Stulang Laut, Johor, menuju Batam dengan kapal feri Citra Legacy 5.
Sementara tahap ketiga berlangsung Jumat (13/11/2026). Sebanyak 150 WNI diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, menuju Batam menggunakan kapal feri Subang Malindo melalui Program M atau program repatriasi khusus Malaysia yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya.
Pemulangan tersebut terlaksana melalui koordinasi KJRI Johor Bahru bersama sejumlah instansi di Malaysia, di antaranya Depot Tahanan Imigresen (DTI) Kemayan Pahang, DTI Pekan Nenas Johor, serta JIM Putrajaya.
Berdasarkan data KJRI Johor Bahru, dari total 244 WNI yang dipulangkan, sebanyak 181 orang merupakan laki-laki, 60 perempuan, dan tiga anak-anak. Seluruh proses keberangkatan mendapatkan pendampingan langsung dari Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru.
Dari sisi daerah asal, jumlah terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan 53 orang, disusul Sumatera Utara sebanyak 51 orang, Nusa Tenggara Barat 47 orang, Aceh 30 orang, serta Riau sebanyak 18 orang.
KJRI Ingatkan Bahaya Pekerjaan Nonprosedural
Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leny Marliani, mengingatkan masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Ia menegaskan, keinginan untuk bekerja di luar negeri harus disertai pemahaman mengenai aturan dan mekanisme penempatan tenaga kerja yang berlaku. Masyarakat diminta mengakses jalur resmi pemerintah dengan berkonsultasi kepada Dinas Tenaga Kerja, BP3MI, maupun Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Peringatan tersebut disampaikan agar calon pekerja migran tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal yang dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk persoalan hukum dan keimigrasian.
5.602 WNI Dideportasi Sepanjang 2026
KJRI Johor Bahru mencatat, hingga 13 November 2026, jumlah WNI yang telah difasilitasi pemulangannya melalui proses deportasi dari wilayah kerjanya mencapai 5.602 orang.
Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari Jawa Timur sebanyak 1.128 orang dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 965 orang.
Kelancaran proses pemulangan para WNI tersebut didukung koordinasi lintas instansi, antara lain JIM Putrajaya, KemenP2MI, BP3MI, Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, P4MI, serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.
KJRI Johor Bahru berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri, sehingga perlindungan dan keselamatan pekerja migran Indonesia dapat lebih terjamin.(dkh)
