CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Kepedulian terhadap dunia pendidikan di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) daerah pemilihan Natuna-Anambas, Mustamin Bakri. Ia mendorong agar persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan yang dialami siswa SMAN 1 Serasan asal Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, segera mendapatkan solusi konkret.
Persoalan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan sejumlah siswa harus berjalan menerobos air laut hingga hampir satu kilometer untuk mencapai daratan. Kondisi itu terpaksa mereka hadapi lantaran pompong yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi antarjemput tidak dapat merapat akibat air laut surut dan cuaca buruk.
Pemandangan tersebut mengundang keprihatinan karena anak-anak yang seharusnya dapat menjalani aktivitas pendidikan dengan aman justru harus menghadapi tantangan alam yang berisiko. Di balik perjalanan panjang itu, terdapat semangat para siswa untuk menuntut ilmu serta harapan orang tua agar anak-anak mereka memperoleh masa depan yang lebih baik.
Bagi Mustamin Bakri, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai keterbatasan geografis dan fasilitas tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak dan aman.
Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah perbatasan bukan hanya menyangkut ketersediaan ruang kelas maupun bangunan sekolah, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan peserta didik, kemudahan akses, serta keberlangsungan proses belajar mengajar.
Tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi bahan keprihatinan, politisi Partai Golkar itu langsung mengambil langkah dengan memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat Batu Berian melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pada malam 11 November 2026, Mustamin menginisiasi pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., di Graha Kepri, Batam. Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan persoalan pendidikan di Batu Berian, sekaligus mendorong dukungan anggaran melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) untuk tahun 2027.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah memanfaatkan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Desa Batu Berian sebagai tempat sementara kegiatan belajar mengajar bagi siswa SMA, sembari menunggu tersedianya gedung sekolah permanen.
Selain itu, Mustamin juga memperjuangkan anggaran sebesar Rp1 miliar pada tahun 2027 untuk pengadaan mebel atau perabot sekolah serta kebutuhan operasional pendidikan.
Menurutnya, penggunaan gedung SMP sebagai tempat belajar sementara bukan pilihan ideal karena berpotensi mengganggu aktivitas belajar siswa yang sudah ada. Sebaliknya, gedung MDA dinilai lebih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada siang hari dengan pengaturan jadwal yang disesuaikan.
“Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi. Tahun 2027 kita anggarkan Rp1 miliar untuk mobiler sekolah. Kalau kita menggunakan gedung SMP, tentu akan mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Namun, kalau gedung MDA, siangnya bisa kita gunakan,” ungkap Mustamin.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi awal agar anak-anak di Batu Berian tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa harus menghadapi risiko perjalanan yang membahayakan keselamatan mereka. Baginya, pemerataan pendidikan harus benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Mustamin juga menyebut perjuangan menghadirkan fasilitas pendidikan di daerah kepulauan bukan kali pertama dilakukannya. Upaya serupa sebelumnya telah diperjuangkan di Desa Seluan dan Kecamatan Pulau Tiga, yang kemudian berlanjut dengan terealisasinya pembangunan sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun ini.
Pengalaman tersebut menjadi dorongan baginya untuk terus memperjuangkan pemerataan sarana pendidikan di Kabupaten Natuna. Ia berharap persoalan yang dialami siswa di Batu Berian juga dapat ditangani melalui sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga solusi yang dihadirkan tidak hanya bersifat sementara.
Sementara itu, respons terhadap kondisi yang dialami para siswa juga datang dari Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Menyikapi pemberitaan dan situasi di lapangan, Bupati meminta agar kegiatan pembelajaran untuk sementara dilaksanakan secara jarak jauh demi mengutamakan keselamatan peserta didik.
“Belajar akan tetap dilakukan, tetapi pembelajaran jarak jauh,” ujar Cen Sui Lan.
Kebijakan tersebut menjadi langkah sementara agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi tanpa harus memaksakan diri menempuh perjalanan yang berisiko akibat kondisi laut dan cuaca yang tidak bersahabat.
Meski demikian, pembelajaran jarak jauh diharapkan bukan menjadi satu-satunya solusi. Masyarakat Batu Berian tentu menginginkan adanya fasilitas pendidikan yang lebih layak, aman, dan mudah dijangkau, sehingga anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal.
Dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan pendidikan tersebut juga disampaikan Kepala Desa Batu Berian, Meriadi. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Anggota DPRD Kepri Mustamin Bakri atas perhatian serta respons cepat dalam menyikapi kondisi yang dialami para siswa di desanya.
Meriadi mengatakan, pemerintah desa pada prinsipnya siap mendukung pemanfaatan gedung MDA sebagai tempat sementara kegiatan belajar mengajar siswa SMA. Menurutnya, gedung tersebut dapat digunakan karena kegiatan pendidikan MDA hanya berlangsung dua kali dalam sepekan.
Untuk menghindari benturan jadwal, pihak desa bahkan siap melakukan penyesuaian waktu kegiatan MDA. Jadwal belajar anak-anak MDA dapat dialihkan ke hari Sabtu dan Minggu, sehingga pada hari sekolah gedung tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa SMA tanpa mengganggu kegiatan pendidikan lainnya.
“Ruang MDA bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Karena gedung ini hanya dipakai dua kali dalam seminggu, nanti anak-anak kita yang belajar MDA jadwalnya bisa kita ubah menjadi Sabtu dan Minggu, sehingga siswa SMA tidak terganggu proses belajarnya,” jelas Meriadi.
Namun, ia mengakui masih terdapat kendala pada ketersediaan mebel atau perabot di dalam ruangan yang belum memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa SMA. Karena itu, dukungan anggaran untuk pengadaan fasilitas sekolah dan operasional dinilai sangat dibutuhkan agar pemanfaatan gedung MDA dapat berjalan dengan baik.
Meriadi pun menyampaikan apresiasi kepada Mustamin Bakri yang telah memperjuangkan alokasi anggaran bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk kebutuhan tersebut pada tahun anggaran 2027.
Selain menyiapkan gedung sementara, pemerintah desa juga telah menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sekolah permanen. Hal ini disampaikan Meriadi saat Bupati Natuna menanyakan kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Desa Batu Berian.
“Bupati sempat bertanya soal lahan, dan saya sampaikan bahwa lahannya ada, tinggal menghibahkan saja,” tutupnya.
Kesiapan pemerintah desa menyediakan gedung sementara dan lahan pembangunan sekolah menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan penyelesaian persoalan pendidikan di Batu Berian. Dengan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, legislatif, serta masyarakat, diharapkan kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat segera ditangani.
Persoalan yang dialami para siswa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata. Anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana anak-anak di Batam, Tanjungpinang maupun daerah lainnya di Kepulauan Riau.
Pendidikan tidak boleh menjadi sesuatu yang sulit dijangkau hanya karena persoalan geografis. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas, sementara pemerintah berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak hingga ke wilayah terluar.
Perjuangan menghadirkan fasilitas pendidikan di Batu Berian diharapkan tidak berhenti pada solusi sementara, tetapi berlanjut hingga terealisasinya sekolah permanen yang aman dan mudah dijangkau. Dengan demikian, anak-anak di perbatasan dapat menuntut ilmu dengan tenang tanpa harus mempertaruhkan keselamatan demi meraih cita-cita dan masa depan mereka.
(Herry)
