CENTRALNEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Riau (Kepri) VI Tahun 2026 di Tanjungpinang menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik justru datang dari internal penyelenggara sendiri melalui unggahan status WhatsApp Ayi Afrianto.
Ayi Afrianto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) KONI Provinsi Kepri sekaligus bagian Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Porprov Ke-VI menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.
Dalam status WhatsApp-nya, Ayi menuliskan pernyataan yang cukup keras.
“Duka mendalam sekelas Porprov didominasi wasit daerah dan ini sejarah Kepri paling buruk selama perhelatan Porprov.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki posisi strategis di lingkungan KONI Kepri sekaligus terlibat dalam kepanitiaan Porprov.
Kritik itu juga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas persiapan, profesionalitas perangkat pertandingan, serta mekanisme pengambilan keputusan selama kompetisi berlangsung.
Sejumlah persoalan memang mencuat dalam pelaksanaan Porprov VI Kepri. Bahkan, ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pertandingan disebut terjadi di sejumlah cabang olahraga (cabor).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah nomor lari 800 meter putra. Atlet asal Batam, Raden Bentar, yang sebelumnya mencapai garis finis sebagai peraih medali emas pada perlombaan Sabtu (31/10/2026) di Stadion Sri Tribuana, Dompak, justru dinyatakan didiskualifikasi.
Namun, persoalan tersebut belum mendapatkan kejelasan penyelesaian dari panitia hingga Jumat (6/11/2026) pagi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, terutama terkait kepastian hasil pertandingan dan hak atlet yang telah berjuang di arena kompetisi.
Persoalan lainnya terjadi pada cabang olahraga panjat tebing. Empat atlet asal Batam sempat menghadapi pencoretan dari daftar peserta oleh PB Porprov setelah proses keabsahan dinyatakan rampung.
Padahal, keempat atlet tersebut telah berada di Tanjungpinang dan mengantongi kartu kepesertaan. Alasan pencoretan yang disampaikan saat itu berkaitan dengan status mereka sebagai atlet Batam.
KONI Batam kemudian menyampaikan bukti administrasi dan dokumen pendukung. Menindaklanjuti hal tersebut, KONI Kepri menerbitkan surat Nomor 155/KONI-KEPRI/Sek/XI/2026 yang pada intinya memberikan izin dan kesempatan kepada keempat atlet untuk bertanding.
Namun, keputusan tersebut tetap mendapat penolakan dari sejumlah kontingen FPTI kabupaten/kota lainnya. Bahkan, muncul ancaman pengunduran diri dari pertandingan apabila empat atlet Batam tetap diperbolehkan mengikuti kompetisi.
Menghadapi situasi tersebut, KONI Batam akhirnya memilih mengambil langkah yang mengutamakan kepentingan seluruh atlet dan keberlangsungan pertandingan.
Wakil Ketua Umum KONI Batam, Rinaldi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi psikologis para atlet yang sudah menjalani persiapan panjang dan berada di Tanjungpinang.
Atas arahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, kontingen Batam diminta mencari jalan keluar terbaik agar kompetisi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan atlet maupun reputasi Porprov Kepri VI.
Ketua Umum KONI Batam, Rani Rafitriyani, bersama pengurus FPTI Batam dan keempat atlet akhirnya memilih mengalah demi menjaga keberlangsungan pertandingan.
“Ini bukan karena mereka tidak memiliki dasar untuk memperjuangkan haknya. Mereka justru mengorbankan kepentingan pribadi demi pertandingan tetap berjalan. Kepentingan olahraga dan seluruh atlet harus ditempatkan di atas segalanya,” ujar Rinaldi.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk kedewasaan dan sportivitas dalam olahraga. Mengalah dalam situasi tersebut bukan berarti kalah, terlebih dianggap sebagai atlet yang didiskualifikasi.
KONI Batam berharap masyarakat dapat memahami persoalan yang sebenarnya dan tidak terjebak pada narasi yang keliru mengenai sikap empat atlet panjat tebing tersebut.
Rangkaian persoalan di sejumlah cabang olahraga, ditambah kritik terbuka dari Ayi Afrianto melalui status WhatsApp-nya, menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Porprov Kepri VI.
Terlebih, pernyataan mengenai dominasi wasit daerah dan penilaian bahwa penyelenggaraan kali ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Porprov Kepri datang dari sosok yang berada di dalam struktur KONI Kepri sekaligus kepanitiaan.
Kondisi ini semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi PB Porprov dan KONI Kepri. Sebab, Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga momentum menjaga kehormatan olahraga, menjunjung sportivitas, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh atlet yang bertanding.(bur)
