CENTRALNEWS.ID, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan komitmennya untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui dukungan yang konstruktif, disertai sikap kritis dan objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar jajaran pengurus SMSI bersama sejumlah tokoh media dan pengamat politik di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai arah kepemimpinan nasional, termasuk tantangan yang dihadapi pemerintah di tengah perkembangan situasi global dan dinamika dalam negeri.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan organisasinya memiliki pandangan untuk mendukung berbagai niat baik Presiden Prabowo dalam membangun bangsa. Namun, dukungan tersebut tetap harus diiringi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Menurutnya, SMSI memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontribusi dunia pers terhadap pembangunan nasional.
“Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif,” ujar Firdaus.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Pakar SMSI yang juga mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi, menekankan pentingnya peran SMSI dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.
Ia berpandangan, SMSI harus mampu mengambil posisi sebagai kekuatan penopang, katalisator, sekaligus stabilisator yang tetap berpedoman pada konstitusi.
Dukungan terhadap pemerintah, menurut Yuddy, perlu diberikan sepanjang orientasi dan tujuan kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif mengingatkan pentingnya melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara proporsional. Ia menilai keberpihakan terhadap kepentingan nasional menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan publik dalam menilai arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, respons terhadap berbagai langkah pemerintah perlu dibangun berdasarkan penilaian yang objektif, bukan semata-mata berdasarkan prasangka atau kepentingan tertentu.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus SMSI Pusat.
Sebagai tindak lanjut, SMSI berencana merangkum berbagai pandangan dan gagasan yang berkembang dalam pertemuan tersebut menjadi dokumen rekomendasi strategis. Hasil pemikiran itu juga akan dikembangkan menjadi karya literatur untuk memperkaya kontribusi organisasi terhadap kehidupan demokrasi dan pembangunan nasional.
Dokumen rekomendasi tersebut direncanakan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dari kalangan industri media siber.
Melalui langkah ini, SMSI ingin memastikan bahwa dukungan terhadap pemerintah tetap berjalan seiring dengan fungsi pers sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.(bur)
