CENTRALNEWS.ID, NATUNA — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., menegaskan pentingnya mempertajam skala prioritas pembangunan agar aspirasi masyarakat tetap dapat diperjuangkan secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Marzuki saat menggelar kunjungan reses di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri masyarakat dan perangkat Desa Mekar Jaya itu, Marzuki secara terbuka menjelaskan kondisi fiskal pemerintah yang saat ini menuntut adanya rasionalisasi dalam penyusunan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat harus berhenti. Justru, kondisi tersebut menuntut para wakil rakyat untuk lebih cermat dalam memilah usulan, sehingga program yang diperjuangkan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Belakangan ini efisiensi dilakukan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, usulan yang masuk harus berbasis skala prioritas dan hal-hal krusial yang betul-betul diperlukan untuk mengakomodir kegiatan yang perlu diutamakan,” tegas Marzuki di hadapan warga.
Marzuki menilai, wilayah Natuna sebagai kawasan perbatasan memiliki kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dipandang sama dengan daerah lainnya. Dukungan terhadap infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat, pertanian, hingga fasilitas sosial harus tetap menjadi perhatian, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Karena itu, setiap aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan menjadi bahan penting bagi dirinya dalam menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Kepri.
Ia memastikan aspirasi masyarakat Desa Mekar Jaya tidak hanya berhenti dalam forum tatap muka, tetapi akan dikawal melalui mekanisme pembahasan di tingkat DPRD Provinsi Kepri.
“Kita akan melihat mana yang paling prioritas dan paling dibutuhkan masyarakat. Aspirasi ini akan kita bawa dan perjuangkan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan anggaran yang ada,” ujar Marzuki.
Kepala Desa Sampaikan Tiga Aspirasi Prioritas
Sementara itu, Kepala Desa Mekar Jaya, Eko Sri Mulyanto, memanfaatkan agenda reses tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak dan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.
Eko menyampaikan setidaknya tiga aspirasi utama yang diharapkan dapat diperjuangkan Marzuki di tingkat Provinsi Kepri.
Pertama, terkait renovasi Masjid Al Ghofar yang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat Desa Mekar Jaya. Kondisi masjid dinilai membutuhkan dukungan anggaran agar dapat direnovasi dan menjadi tempat ibadah yang lebih representatif serta nyaman bagi jamaah.
Kedua, dukungan terhadap infrastruktur pertanian, khususnya sarana pendukung persawahan. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian di Natuna, masyarakat berharap pembangunan infrastruktur sektor tersebut dapat diperkuat sehingga produktivitas petani semakin meningkat.
Dukungan terhadap sektor pertanian dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil produksi, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat desa.
Aspirasi ketiga adalah peningkatan akses jalan penghubung yang dinilai memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai dibutuhkan untuk memperlancar transportasi, distribusi hasil pertanian serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Bagi warga, perbaikan akses jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian desa.
Marzuki Pastikan Aspirasi Dikawal
Menanggapi aspirasi tersebut, Marzuki menyatakan akan membawa usulan masyarakat Desa Mekar Jaya ke dalam agenda resmi DPRD Provinsi Kepri.
Ia menyadari bahwa kondisi anggaran saat ini membuat setiap usulan harus melewati proses seleksi dan pembahasan yang ketat. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak luas bagi masyarakat akan menjadi perhatian dalam proses pengawalan pokok-pokok pikiran DPRD.
Marzuki juga menegaskan, kehadirannya dalam kegiatan reses bukan sekadar menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD, tetapi menjadi momentum untuk mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kita akan kawal sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada. Tentunya tidak semua bisa direalisasikan sekaligus karena kondisi anggaran. Tetapi yang menjadi kebutuhan paling mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas akan kita perjuangkan,” tegasnya.
Pertemuan di Desa Mekar Jaya tersebut pun menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan wakil mereka di parlemen. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan tetap mendapat perhatian dan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.
Bagi masyarakat Desa Mekar Jaya, dukungan terhadap fasilitas ibadah, sektor pertanian dan akses jalan menjadi kebutuhan yang dinilai paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Sementara bagi Marzuki, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menghilangkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan seperti Natuna.(Herry)
