CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (27/7/2026) pagi.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, dan dihadiri Kepala Perum Bulog Natuna serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, perdagangan, distribusi, dan ketahanan pangan.
Dalam arahannya, Sekda Boy Wijanarko Varianto menegaskan bahwa pengendalian harga bahan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap aman di tengah dinamika harga di pasaran.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harga tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor agar setiap kendala yang terjadi di lapangan dapat diidentifikasi secara menyeluruh.
“Melalui rapat koordinasi ini kita ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” ujar Boy.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga minyak goreng, mulai dari aspek distribusi, pasokan, hingga mekanisme perdagangan, sehingga langkah yang diambil dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna memaparkan perkembangan harga minyak goreng berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah distributor dan pelaku usaha. Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai kondisi riil di lapangan serta langkah antisipasi yang perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan harga.
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Natuna beserta berbagai strategi yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan, termasuk minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Suasana rapat berlangsung dinamis ketika memasuki sesi diskusi. Sejumlah pimpinan OPD menyampaikan masukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna memperkuat strategi pengendalian harga.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian datang dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. Ia menjelaskan bahwa anggapan kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh meningkatnya biaya transportasi tidak sepenuhnya benar. Hingga saat ini, tarif angkutan untuk distribusi bahan pangan masih tetap karena komoditas tersebut memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah.
Meski demikian, ia mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program subsidi tersebut. Menurutnya, fasilitas subsidi transportasi tidak hanya dimanfaatkan untuk mengangkut bahan pangan, tetapi juga digunakan bagi berbagai jenis barang lainnya, seperti material konstruksi, khususnya besi, serta komoditas lain yang turut memperoleh subsidi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas distribusi barang kebutuhan pokok.
Menanggapi hal itu, Sekda Boy Wijanarko Varianto menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya dapat lebih optimal dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan kajian terhadap skala prioritas barang yang memperoleh subsidi transportasi sehingga komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bahan pangan, menjadi prioritas utama dalam kebijakan distribusi bersubsidi.
“Ke depan perlu dilakukan evaluasi agar subsidi transportasi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah, Perum Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok, dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan distribusi dan dinamika harga pangan.(Herry)
