CENTRALNEWS.ID, BATAM – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh jajaran HKTI di Provinsi Kepulauan Riau harus menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, organisasi petani tidak hanya berperan sebagai mitra pemerintah, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan petani di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Sudaryono usai melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Kepulauan Riau masa bakti 2026–2031 yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Kepulauan Riau di Hotel Harmoni One, Batam, Senin (29/6/2026).
Dalam sambutannya, Sudaryono menekankan bahwa HKTI harus mampu menjalankan fungsi dua arah, yakni menyosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat sekaligus membawa berbagai persoalan yang dihadapi petani agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“HKTI adalah mitra strategis pemerintah. Tugas kita meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Program dari pusat harus sampai ke daerah, sementara berbagai persoalan petani di daerah juga harus bisa kita perjuangkan hingga ke pemerintah pusat. Itulah fungsi HKTI sebagai penghubung,” ujarnya.
Meski Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah kepulauan dengan dominasi wilayah laut, Sudaryono menilai potensi pengembangan sektor pangan masih sangat besar.
Peluang tersebut dapat dikembangkan melalui budidaya hortikultura, peternakan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti greenhouse yang mulai berkembang di sejumlah wilayah Kepri.
Karena itu, ia meminta seluruh pengurus HKTI aktif mendampingi petani dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala, mulai dari ketersediaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga memperluas akses pemasaran hasil panen.
“Kalau petani mengalami kesulitan pupuk, membutuhkan alsintan, atau kesulitan menjual hasil panennya, HKTI harus hadir memberikan solusi dan membantu mencarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Sudaryono bahkan membagikan nomor WhatsApp pribadinya kepada seluruh pengurus HKTI Kepri.
Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan mendesak yang dihadapi petani dapat langsung disampaikan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pendukung.
Oleh sebab itu, pengurus HKTI diminta aktif mendata kebutuhan riil petani agar dapat segera diusulkan kepada kementerian terkait.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pengurus HKTI dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kepulauan Riau.
Menurut Nyanyang, salah satu fokus utama kepengurusan yang baru adalah mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan komoditas pangan lokal seperti telur, daging ayam, sayuran, dan berbagai hasil hortikultura.
“Kami akan memastikan kebutuhan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat dipenuhi dari hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain mendukung MBG, DPD HKTI Kepri juga akan mengawal sejumlah program strategis nasional lainnya, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, pengembangan Sekolah Rakyat, serta pembangunan kampung pangan mandiri di berbagai daerah.
Melalui kolaborasi antara DPD dan seluruh DPC HKTI se-Kepulauan Riau, organisasi tersebut optimistis mampu mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, memperkuat ketahanan pangan lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani dan pelaku usaha pertanian di Provinsi Kepulauan Riau.(bur)
