CENTRALNEWS.ID, BATAM – Ketua DPRD Kabupaten Lingga Maya Sari, S.Sos., M.IP menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Lingga, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Lingga M. Nizar, Wakil Bupati Lingga, Kepala Dinas DP2KA, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Penyerahan LHP ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.
Sebagai informasi, Maya Sari, S.Sos., M.IP merupakan Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2024–2029 dari Partai NasDem yang dilantik pada September 2024. Selama menjabat, ia aktif mengikuti berbagai agenda pengawasan, termasuk menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lingga juga tercatat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau hingga delapan kali berturut-turut.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. DPRD tentu mengapresiasi prestasi ini,” ujar Maya Sari.
Menurutnya, penyerahan LHP tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan.
Dalam pemeriksaan kinerja tersebut, BPK menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, serta pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
LHP yang disampaikan BPK juga diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melakukan evaluasi serta pembenahan terhadap pengelolaan program pendidikan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
DPRD Kabupaten Lingga sendiri menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Bupati Lingga M. Nizar menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola sektor pendidikan agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan pendidikan di Lingga. Harapannya, setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa dan dunia pendidikan,” kata Nizar.
Ia juga berharap melalui rekomendasi BPK serta sinergi lintas lembaga, kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lingga dapat terus meningkat.
Dengan demikian, sektor pendidikan di Lingga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, unggul, serta memiliki daya saing di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan pembangunan pendidikan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.(men)
