CENTRALNEWS.ID — BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kemitraan strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam program Pemenuhan Gizi Nasional, yang dikenal sebagai Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025), oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Anggoro menyampaikan apresiasinya atas inisiatif BGN yang dinilai sangat strategis, tidak hanya untuk kesehatan generasi muda tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja secara luas.
“Ini adalah program luar biasa, bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kami siap memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di dalam ekosistem MBG,” ujar Anggoro.
Ia menegaskan, sinergi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan keterlibatan banyak tenaga kerja dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lebih dari 1.000 SPPG, Puluhan Ribu Pekerja Dilindungi
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 1.083 unit SPPG yang aktif, melibatkan lebih dari 50.000 pekerja, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,2 juta pekerja.
Menariknya, premi untuk jaminan sosial ketenagakerjaan ini akan dibayarkan langsung oleh BGN, tanpa pemotongan dari penghasilan pekerja.
“Ini adalah bentuk kepedulian sosial. Para pekerja telah berkontribusi besar menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka bekerja keras dan pantas mendapat perlindungan, tanpa perlu khawatir akan risiko saat bekerja,” terang Dadan.
Perluasan Perlindungan ke Seluruh Rantai Pasok
Ke depan, cakupan perlindungan akan diperluas ke seluruh ekosistem program, termasuk para petani, peternak, dan pihak lain yang terlibat dalam rantai pasok logistik gizi nasional.
Menurut Anggoro, literasi dan edukasi terkait pentingnya jaminan sosial akan terus ditingkatkan.
Dengan jumlah pekerja eligible mencapai hampir 105 juta orang, namun baru sekitar 39% yang terlindungi, program ini diharapkan menjadi pendorong tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan ini, bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang sejahtera demi Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem,” tutup Anggoro.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Siap Kawal Program MBG
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, dr. Suci Rahmad, menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal program ini di wilayahnya.
“Kami akan aktif memastikan seluruh pekerja di program MBG terlindungi, agar hak-hak mereka tetap terjaga dan mereka dapat bekerja dengan tenang,” ungkapnya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah bahwa para pekerja, terutama yang berkontribusi untuk masa depan generasi bangsa, pantas mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan menyeluruh.(mzi)
