CENTRALNEWS.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan penambahan anggaran untuk pengembangan kawasan Rempang Eco-City, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pada Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta.
Rempang Eco-City merupakan kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Batam dengan Singapura dan Malaysia.
Kawasan ini akan dibangun di Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas dengan luas sekitar 17.000 hektar.
Proyek ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), rekan kerja BP Batam dan Pemkot Batam, dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080. Diperkirakan, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang.
“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp 380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujar Rudi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung.
Ia juga menyampaikan target penerimaan BP Batam tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,66 triliun atau naik 24,10 persen dari tahun sebelumnya.
Baca juga: BP Batam Pastikan Sosialisasi ke Masyarakat Rempang Terus Berlangsung
Penambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.
Selain itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya PSN.
Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sebagai berikut:
- Pembangunan Jalan Akses menuju tempat Relokasi dan Infrastruktur Dasar
- Pembangunan Fasum, Fasos dan Aset Pemerintah di wilayah Relokasi
- Pembangunan Dermaga
Rudi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang yang harus direlokasi akibat proyek ini.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.
“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp 1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.
Diketahui, pengembangan proyek Rempang Eco-City menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat setempat.
Sejumlah aksi unjuk rasa dan bentrokan antara warga dan aparat keamanan terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Warga menolak relokasi karena khawatir kehilangan tanah dan budaya mereka.
Sementara itu, pemerintah telah menjanjikan kompensasi berupa lahan seluas 500 meter persegi plus bangunan tipe 45 bagi warga yang bersedia pindah ke Pulau Galang.
Namun warga masih merasa tidak puas dan meminta dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menurunkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan masalah ini.
Bahlil akan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.(dkh)
