CENTRALNEWS.ID, RIAU – Beberapa waktu terakhir, keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar maupun Bio Solar kian langka di Provinsi Riau. Kelangkaan ini nyaris merata dan membuat masyarakat kewalahan memerolehnya.
Terkait kelangkaan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disebut bakal segera mengirim surat permintaan tambahan kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Permintaan tambahan kuota itu menindaklanjuti kelangkaan BBM Subsidi bio solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten kota se-Riau.
“Jadi kami sudah sampaikan surat melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau dengan tujuan meminta tambahan kuota Bio Solar ke BPH Migas,” kata Gubernur Riau, Syamsuar saat dikonfirmasi solusi Pemprov Riau terkait kelangkaan bio solar di Riau, Sabtu (12/3).
Syamsuar melihat kelangkaan BBM jenis Bio Solar di Provinsi Riau merupakan dampak dari adanya pengurangan kuota ke Riau. Sehingga dampaknya terjadi antrean panjang di SPBU.
“Karena sesuai apa yang dilaporkan ke saya, memang jatah Bio Solar Riau tahun ini berkurang. Jadi kami sudah minta nanti ajukan permintaan tambahan kuota ke BPH Migas, agar distribusi BBM Bio Solar di Riau yang dilakukan PT Pertamina bisa ditambah lagi, sehingga tidak terjadi kekurangan Bio Bolar di Riau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Evarefita mengatakan, jika saat ini pihaknya akan segera meneruskan surat tersebut ke BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota Bio Solar. Sebab, prosedur penetapan kuota BBM seluruh Indonesia merupakan kewenangan BPH Migas, sedangkan PT Pertamina hanya bertugas mendistribusikan BBM.
“Iya benar, surat sudah diterima. Akan segera kita teruskan surat permintaan tambahan kouta BBM tersebut ke BPH Migas,” kata Evarefita, Sabtu (12/3/2022) di Pekanbaru.
Evarefita menyampaikan, surat permintaan tambahan kuota BBM Bio Solar akan dikirim setelah pihaknya melakukan rapat bersama Forkompinda Riau terkait upaya mengatasi kelangkaan serta pengawasan di lapangan.
“Surat segera kita kirim setelah rapat dengan Forkompinda, supaya BPH Migas juga bisa melihat upaya pemerintah di Riau membantu untuk mengatur BBM Bio Solar ini,” tutupnya. (Rin)
