CENTRALNEWS.ID, BLORA – Pemkab Blora gelar Musrenbang Keren (red-kelompok rentan) di Pendopo Bupati Blora, Rabu (9/3/2022). Dengan mengundang seluruh unsur kelompok rentan yang meliputi perempuan, lansia, difabel, hingga anak atau pelajar.
Bupati Blora Arief Rohman dengan didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Kepala Bappeda A. Mahbub Djunaidi, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Ainia Sholichah membuka acara Musrenbang Keren itu.
Orang nomor satu se-Kabupaten Blora tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Keren ini merupakan tahun kedua yang dilaksanakan setelah tahun lalu dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan 2022, dan kali ini untuk menyusun perencanaan pembangunan 2023.
“Musrenbang Keren kali ini untuk menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari kalangan perempuan, lansia, difabel, dan anak. Melalui forum ini semoga ada banyak masukan program kegiatan yang disampaikan untuk landasan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023,” kata Arief Rohman.
Ia mengajak seluruh stakeholder yang hadir untuk Sesarengan mBangun Blora, mewujudkan Blora yang sehat, ramah anak, dan ramah difabel.
“Usulan yang disampaikan dari Musrenbang ini nantinya kita minta untuk dirangkum dan dijadikan program dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD),” pintanya.
“Dan, kita ingin perempuan juga punya andil dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Khusus untuk difabel, kita minta OPD terkait bisa terus mengawal penyusunan Perda tentang Difabel,” imbuhnya.
Yang tidak kalah penting menurutnya adalah penanggulangan stunting dan pencegahan pernikahan dini yang kerap menimbulkan permasalahan pada kaum perempuan.
“Target new zero stunting monggo kita wujudkan bersama. Termasuk kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blora,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menambahkan bahwa ada beberapa permasalahan kelompok rentan yang perlu disikapi bersama untuk menyusun program penanganannya.
Diantaranya peningkatan akses pelayanan masyarakat yang responsif difabel, pemberdayaan ekonomi difabel, penanganannya gizi buruk, stunting, kekerasan pada anak, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Mari kita rembugan bersama untuk menyusun program penanganannya,” imbuhnya.
Usai dibuka Bupati, acara dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti perwakilan dari TP PKK, Muslimat, Aisyiyah, GOW, Bhayangkari, Persit, IBI, IIDI, Forum Genre, Forum OSIS, Forum Anak Blora, LVRI, dan Komunitas Difabel Blora Mustika. Total ada 26 organisasi yang diundang dalam kegiatan ini, termasuk keterwakilan dari LSM dan tokoh masyarakat, hingga OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dalduk KB. (Riyan)
