CENTRALNEWS.ID, ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meminta kepada Pemerintah Daerah KKA untuk dapat memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM jenis solar subsidi bagi kelompok nelayan di wilayah setempat.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPRD bersama Pemda dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Anambas di Gedung Dewan KKA, Lantai II, Senin (18/4/2022).
Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Anambas Syamsil Umri sebagai pimpinan Rapat mengatakan, kepada perwakilan Pemda yang hadir agar dapat segera mengakomodir aspirasi dari kelompok Nelayan dalam waktu dekat ini.
“Untuk itu kiranya Pemda melalui dinas terkait agar segera memberikan solusi yang pertama memastikan data kebutuhan jenis solar per tiap Desa atau Kecamatan, supaya penyalurannya nanti tidak salah sasaran,” ujarnya.
Dilanjutkannya, dalam memastikan ketersediaan BBM jenis solar bersubsidi agar tidak terjadi lagi kelangkaan ataupun pengurangan kouta yang diterima oleh Anambas melalui pertamina maka penting dibuatnya regulasi.
“Terkait regulasi untuk jangka panjang perlu kiranya ada peraturan daerah yang harus dibuat agar persoalan ketersediaan dan penyaluran BBM di Anambas ini tidak terjadi lagi. Namun untuk jangka pendeknya, pemda harus menyurati pertamina agar dapat memastikan penambahan kouta di Anambas tersedia,” sebutnya.
Masih dilanjutkannya, untuk memastikan ketersediaan selanjutnya dengan membeli BBM Industri dan nantinya disalurkan subsidi ke masyarakat dapat pula menggunakan keuangan daerah apabila ada.
“Seperti yang disampaikan Kepala DKUMPP tadi, menggunakan APBD dana tak terduga perlu kiranya dibicarakan dengan BKD lebih dahulu dan dipelajari dulu apakah diperbolehkan atau tidak atau apakah melanggar aturan tertentu atau tidak,” ungkapnya.
Ia mengaku dalam hal ini pihaknya bertanggung jawab penuh untuk mengawasi pemerintah daerah melalui kebijakan -kebijakan yang bersifat strategis melalui APBD.
“Nanti kami dari DPRD akan bahas kembali dengan pemerintah daerah, berkaitan dengan solusi cepatnya tapi kita mesti realistis untuk itu,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris HNSI Anambas Dedy Syahputra mengatakan, sudah satu bulan terakhir ini pihak nelayan mengeluhkan akan langkanya ketersediaan BBM jenis solar di Anambas.
Lanjutnya, kini hal itu berdampak pada menurunnya pendapatan dari nelayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Nelayan kita ini hidup bergantung dari hasil turun ke laut. Untuk diketahui di provinsi Kepri, hanya Anambas inilah yang bermasalah dengan BBM,” sebutnya.
Untuk itu ia mendesak pemda Anamabas dan DPRD untuk segera membentuk regulasi terkait penyediaan dan pendistribusian BBM di Anambas.
“Sebagai daerah penghasil migas sudah selayaknya peraturan itu ada, agar pengawasan itu bisa hadir dalam penyediaan dan pendistribusian BBM,” tukasnya. (asyiah)
