CENTRALNEWS.ID, BATAM – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mencatat peningkatan signifikan dalam pengawasan internal sepanjang tahun 2025.
Hal ini terungkap dalam rilis akhir tahun Polda Kepri yang berlangsung di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri, Selasa (30/12/2025).
Dalam rilis akhir tahun itu, menampilkan salah satu kinerja Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menjaga disiplin serta profesionalisme anggota Polri.
Berdasarkan data yang ditampilkan, sepanjang 2025 terjadi peningkatan kepatuhan personel dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024, jumlah penanganan pelanggaran tercatat masing-masing sebanyak 26 kasus pelanggaran disiplin, 95 kasus kode etik, dan 68 pengaduan masyarakat.
Sementara pada 2025, angka tersebut menurun menjadi 15 pelanggaran disiplin, 77 pelanggaran kode etik, serta 27 pengaduan masyarakat.
Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, SIK., MH, menyampaikan bahwa penurunan angka pelanggaran tersebut merupakan hasil dari penguatan pengawasan internal dan pembinaan berkelanjutan terhadap seluruh personel.
“Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal yang kami jalankan semakin efektif. Kami terus menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan humanis kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol Asep Safrudin.
Menurutnya, Bidpropam Polda Kepri secara konsisten melakukan pengawasan melekat, penegakan disiplin, serta pembinaan etik kepada seluruh anggota, baik melalui pemeriksaan rutin maupun penindakan tegas terhadap pelanggaran.
Kapolda juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Setiap laporan masyarakat kami tindak lanjuti secara profesional. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Ia berharap, capaian positif ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.(bur)
