CENTRALNEWS ID, JAKARTA – Perwakilan massa dari Duri – Riau, yakni Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan Riau (AMMPLR) geruduk Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan menggelar aksi demonstrasi, Rabu (30/3).
Tepat di depan gedung itu, massa dalam orasinya menuntut agar Penyidik KPK RI segera memeriksa Oknum anggota DPR RI yang diduga ada di belakang layar (back up, red) perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (PMKS PT SIPP) Duri, Kecamatan Mandau.
Diketahui, perusahaan tersebut tengah berlarut dugaan kasus pencemaran lingkungan hidup dan kini merembet pada sederet dugaan lainnya.
Dalam kasus tersebut, massa menduga adanya aliran dana yang masuk ke Pimpinan Pemerintahan Provinsi Riau, hingga Pejabat lainnya terkhusus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.
Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi Demo dari AMMPLR, Riswan saat ditemui menyebutkan, pihaknya meminta KPK RI untuk (secepatnya) mengusut tuntas permasalahan tersebut, karena diduga telah menyengsarakan masyarakat, petani dan nelayan, serta diduga merugikan kas Negara.
“Kita juga meminta kepada KPK RI untuk melakukan Supervisi laporan masyarakat, baik di Polda Riau maupun di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” kata Riswan.
Pihaknya juga meminta KPK RI untuk memeriksa oknum anggota DPR RI dan Pejabat lainnya yang diduga kuat sebagai pelatar (back up, red) PMKS PT SIPP yang berada di jalan Rangau KM 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau.
“Kita juga meminta kepada KPK RI untuk mengusut dugaan aliran dana dari PMKS PT SIPP yang kita duga mengalir ke oknum pimpinan Pemerintahan Provinsi Riau hingga pejabat lainnya terkhusus oknum yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau,” terangnya.
Pada aksi tersebut, perwakilan warga Duri yang terdampak paparan limbah perusahaan tersebut turut hadir. Adapun diantaranya, Ibu Sianturi, Martina dan Leny Manik.
Pada saat itu, Ibu Sianturi menyuarakan keluh kesahnya atas prahara perlimbahan yang terjadi di PT SIPP. Berkaca-kaca, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tegas menindak dan menengahi kasus itu.
“Kami mohon KPK RI agar mendengarkan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan pada hari ini. Kami letih, kami tak tahu harus mengadu kemana lagi. Tolong dengarkan aspirasi kami,” pinta Sianturi.
Menyambut aspirasi massa, KPK RI memberi kesempatan dengan menggelar pertemuan terbatas bersama beberapa perwakilan warga. Di dalam gedung merah putih, AMMPLR dan Ibu Sianturi diterima oleh salah satu pegawai KPK RI untuk menyampaikan aspirasinya pada aksi demonstrasi di depan Gedung KPK RI.
Menerima perwakilan massa, Pegawai KPK RI menyarankan agar aspirasi tersebut dibuat dalam bentuk laporan resmi terkait adanya dugaan aliran dana kepada oknum di lingkungan Dinas DLHK Provinsi Riau hingga ke pejabat lainnya dan oknum anggota DPR RI yang diduga sebagai pembeking PKS PT SIPP. (Joe)
