CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Memasuki awal tahun 2025, kondisi keuangan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), kembali menjadi sorotan. Hingga kini, sejumlah pegawai pemerintahan, tenaga honorer, harlep (harian lepas), hingga rekanan kontraktor belum menerima hak mereka, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun anggaran 2024.
Situasi ini memicu keresahan di berbagai kalangan, terutama di lingkup pemerintahan dan masyarakat. Permasalahan ini terjadi bukan karena defisit anggaran, melainkan akibat mekanisme tunda salur (penundaan penyaluran dana) yang belum terselesaikan hingga penghujung tahun anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Natuna, Dedi Yanto, yang akrab disapa Atet, menyoroti bahwa persoalan serupa kerap terjadi setiap akhir tahun. Namun, tahun 2024 dianggap yang paling parah karena dampaknya meluas hingga ke banyak sektor, termasuk pembayaran gaji dan honor pegawai.
“Sebentar lagi kami akan rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kami ingin meminta penjelasan mengenai situasi ini dan mendorong solusi cepat. Yang terdampak bukan hanya pengadaan barang dan jasa, tetapi juga gaji, TPP pegawai, dan hak kami sebagai anggota dewan,” ujar Atet saat ditemui di ruang Komisi III DPRD Natuna, Senin (6/1/2025).
Dalam rapat bersama BPKAD, DPRD Natuna akan mendesak agar pembayaran gaji, honor harlep, dan TPP diprioritaskan. Atet meminta semua pihak bersabar dan memahami bahwa persoalan ini sedang diupayakan penyelesaiannya.
“Kami memahami bahwa situasi ini berat, terutama bagi pegawai, honorer, dan harlep yang bergantung pada pendapatan tersebut. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak mereka agar segera terbayarkan,” tegasnya.
Atet juga mengingatkan perlunya langkah preventif agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa depan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam memastikan penyaluran dana di akhir tahun berjalan lebih lancar.
Krisis ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengatur mekanisme anggaran. Sebagai wilayah perbatasan yang strategis, Natuna membutuhkan tata kelola yang baik agar dampak seperti ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Proses penyelesaian masalah ini terus berjalan, dan DPRD Natuna berjanji akan mengawal hingga hak-hak seluruh pihak yang terdampak dapat terpenuhi. (Ham)
Terkait
