10.9 C
New York
Kamis, November 28, 2024

Kementerian dan Lembaga Disentil Jokowi, Jaksa Agung Langsung Operasi Intelijen

CENTRALNEWS.ID, BALI – Kejengkelan Presiden Joko Widodo tentang masih banyaknya lembaga negara, pemerintahan dan BUMN yang doyan impor membuat sejumlah pejabat blingsatan dan salah tingkah.

“Coba, CCTv impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTv saja impor,” ujar Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Sejumlah kementerian dan lembaga juga langsung disentil Jokowi.

“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar, kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diteruskan,” tegasnya.

Dia menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang, ada,” kata Jokowi.

“(Kenapa) impor, mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Tak baca nanti, karena sekarang gampang banget detail saya lihat,” tegasnya.

Setelah itu, Jokowi menegur Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo.

Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena traktor-traktor yang saat ini ada di Indonesia berasal dari luar negeri.

“Traktor kayak gitu bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan impor. Ini enggak boleh Pak Menteri. Enggak boleh,” tegasnya.

Jokowi lantas beralih ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dirinya menyebut konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran Rp 39 triliun.

Baca Juga :  Haru di Paripurna: Suara Ahmad Sapuari untuk Pengabdi yang Tak Terlihat

“Tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian. Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita, laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu,” katanya.

Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata. Hanya tergantung kemauan dari masing-masing instansi mau melakukannya atau tidak.

“Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pendapatan). Sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan target (pemakaian produk dalam negeri) Rp 400 triliun pada Mei,” tutur Jokowi.

Jokowi kemudian memberi tugas kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangnan dan Jaksa Agung untuk mengawasi pengadaan jasa dan barang di seluruh Indonesia.

Termasuk dugaan adanya produk impor yang kewmudian dicap sebagai produk dalam negeri.

Presiden mengaku tak jarang menemukan praktik semacam itu di beberapa marketplace.

“Ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin (produk dalam negeri). Jangan pikir kita enggak ngerti. Saya sudah peringatkan dua kali. Saya minta semua betul-betul,” kata Presiden.

Mendapat tugas tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin langsung akan memerintahkan jajarannya untuk melakukan operasi intelijen terkait adanya produk impor yang diberi laber produk dalam negeri.

Baca Juga :  Haru di Paripurna: Suara Ahmad Sapuari untuk Pengabdi yang Tak Terlihat

“Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Ketut menyebutkan, instruksi Jaksa Agung disampaikan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi (kajati), kepala kejaksaan negeri, dan para kepala cabang kejaksaan negeri seluruh Indonesia.

“Seluruh jajaran kejaksaan diperintahkan untuk lakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri dan eks impor yang dilabeli seolah-olah produk dalam negeri,” ujarnya.

Jajaran kejaksaan diminta segera laksanakan operasi intelijen tersebut, kemudian laporkan hasilnya secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan mengikuti arahan Presiden terkait pengadaan seragam jajarannya.

“Kalau Polri, pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden,” kata Dedi.

Jokowi memang terlihat marah dalam pidato kemarin. Ia bahkan melarang seluruh audiens tepuk tangan terhadap apa yang dilakukannya.

Jokowi bahkan menyinggung perombakan atau reshuffle kabinet bagi menteri yang tidak mendukung semangat penggunaan produk dalam negeri.

Awalnya, Jokowi menyatakan perasaan kesalnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena masih ada direktur perusahaan pelat merah yang menggunakan produk impor untuk menjalankan program-programnya.

Jokowi meminta agar mereka diganti.

“Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti. Ngapain kita (pertahankan)?” ujar Jokowi.

Baca Juga :  Polres Natuna Pastikan Pilkada Damai, Gelar Apel Patroli Skala Besar Ops Mantap Praja Seligi 2024

Saat menyinggung kementerian itulah, Presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar dan tersenyum, Jokowi mengatakan, perombakan kabinet merupakan tugasnya.

“Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle,” lanjutnya.

Kata reshuffle itu langsung ditanggapi dengan tepuk tangan dan tawa dari kepala daerah dan menteri-menteri yang hadir.

Bahkan, sejumlah menteri yang tersorot kamera pun tampak tersenyum.

Menteri BUMN Erick Thohir tampak menyilangkan tangan di dada. Meski menggunakan masker, tampak bahwa Erick tersenyum kecil.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga tampak tersenyum dari balik masker.

Dia pun langsung menunduk menatap buku catatan dan pulpennya yang terbuka sambil membuat tanda dua garis pada buku catatan itu.

Menko Polhukam Mahfud MD tampak masih menyimak pemaparan Presiden Jokowi.

Meski tampak tersenyum kecil, raut wajahnya tetap serius memperhatikan Jokowi.

Tangannya tampak menggesek-gesek buku catatan yang dibawanya.

Buku catatan tersebut masih dalam kondisi tertutup.

Isu reshuffle sebenarnya sudah lama muncul. Bahkan, awal Maret lalu ada yang menyebut perombakan kabinet akan dilakukan akhir Maret ini.

Namun sepertinya Jokowi memberi catatan evaluasi atas nilai impor yang digunakan kementerian, pemda, dan BUMN.

Entah hanya untuk mengungkapkan kekesalan atau ancaman serius, hanya Jokowi yang tahu. (Central Network)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

22,921FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Articles