CENTRALNEWS.ID, BATAM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menyebut pentingnya penerapan nilai-nilai HAM terkait apa yang terjadi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Melalui Direktur Jenderal HAM Kemkumham, Dhahana Putra, ia menyoroti bentrokan antara tim terpadu dengan warga di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9/2023) lalu.
Bentrokan terkait pengamanan yang dilakukan tim terpadu dalam tahapan rencana pembangunan Rempang Eco City itu, mendapat penolakan dari sejumlah warga.
Meski pada akhirnya pengukuran lahan dan tahapan lainnya dilakukan oleh tim di sana.
Rencana pengosonga lahan seluas 17 ribu Hektare di Pulau Rempang itu dilakukan karena Negara disebut-sebut telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) milik Tommy Winata.
“Penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis semakin dipandang penting dalam persaingan ekonomi global,” kata Dhahana melalui keterangan tertulisnya, Minggu (10/9/2023).
Menurutnya, jika perusahaan menerapkan nilai-nilai HAM, maka justru akan memberikan dampak positif.
Tak hanya bagi perusahaan, dampak positif juga akan dirasakan bagi iklim investasi di Batam secara umum.
Dengan peristiwa bentrok sampai menelan korban jiwa di Pulau Rempang, bukan tak mungkin iklim investasi di Batam akan memburuk.
“Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin,” ujarnya.
Ke depannya, para stakeholder atau pemangku kebijakan dipandang perlu untuk berdialog secara mendalam dengan masyarakat yang terdampak.
Para stakeholder yang dimaksud, di antaranya ialah Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi; Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun dan sebagainya.
Dialog mendalam itu katanya, merupakan langkah manusiawi ketimbang menyemburkan gas air mata dan cara-cara fisik lainnya.
“Perlunya dialog mendalam dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan yang mengedepankan rasa kemanusiaan. Saya yakin Wali Kota Batam, Kapolda Riau dan para pemangku kebijakan terkait mampu membangun kembali dialog yang persuasif,” kata Dhahana.(dkh)
