CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) serius memberantas perjudian online (judol). Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri), Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Yan Fitri Halimansyah siap melaksanakan arahan Pemerintah Pusat itu. Yan menegaskan tidak ada pemain judi menjadi kaya raya karena yang dilawan mesin.
Menurut jenderal bintang dua itu, mesin judi online sudah disusun (setting) sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik programnya. Dengan berjudi justru akan menyengsarakan dan membawa kesulitan kedepannya.
“Saya sendiri sangat konsen ya. Makanya saya berharap tidak ada yang terlibat dan bermain judi dengan menggunakan gadget itu karena sangat merugikan,” ujar Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah usai melaksanakan sejumlah kegiatan di Mapolres Natuna, Selasa (2/7/2024).
Saat ini, kata Yan Fitri, pemerintah gencar memberantas judi online. Ini berlaku di wilayah hukum Polda Kepri. Menurut Yan Fitri, setiap Kapolres di Kepri bertanggung jawab memonitor perkembangan situasi yang menjadi kebijakan pemerintah.
“Yang bekerja, monitor dan menindak, itu semua tugas Kapolres. Jadi kalau misalnya di Natuna ada judi online, Kapolres Natuna punya tanggung jawab, Polda hanya sebagai koordinator,” sebut Yan Fitri.
Yan Fitri mengimbau masyarakat harus diberikan pemahaman (edukasi). Jangan bermain judi. Sebab judi online itu adalah mesin yang dilawan dan itu sudah disetel sama pemiliknya.
“Jadi kita harus benar-benar konsekuen dan melaksanakan perintah yang jelas-jelas sudah melarang,” tegas Yan Fitri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara tegas telah menyuarakan larangan dan bahaya judi online atau judi daring. Dalam penegasannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian, baik secara offline maupun online.
“Jangan judi. Jangan judi. Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegas Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 12 Juni 2024.
