CENTRALNEWS.ID, BALI – Saat memberi pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengultimatum audiens untuk tidak melakukan tepuk tangan.
“Jangan tepuk tangan dulu,” pinta Jokowi kepada para pejabat negara yang hadir di Ballroom Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Jumat (25/3/2022).
Jokowi mengungkapkan kekecewannya bahwa hingga saat ini, banyak belanja negara terhadap barang-barang impor.
Mulai dari kementerian dan lembaha, BUMN hingga pemerintah daerah. Padahal anggaran pengadaan barang jasa di pusat dan daerah sangat besar tetapi justru mengalami capital outflow cukup serius.
“Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun,” imbuh Jokowi.
Jokowi bahkan mengatakan jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah daerah melebihi pemerintah pusat.
“Daerah, Pak Gub (Gubernur), Pak Wali (Wali Kota), Pak Bupati, Rp 535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun. BUMN, jangan lupa, saya detailkan lagi, Rp 420 triliun, ini duit gede banget. Besar sekali,” katanya.
Presiden khawatir jika Indonesia terus-terusan membeli barang impor, negara kehilangan potensi lapangan kerja.
Ia meminta agar pembeliaan barang dan jasa dioptimalkan ke dalam negeri. Bahkan dengan nada kesal, Jokowi mamaksa agar anggaran digunakan sepenuhnya untuk produk dalam negeri.
“Coba kita belokkan semua ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Sudah dihitung, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan,” kata Jokowi.
“Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini,” kesal Jokowi.
Audiens kemudian memberi tepuk tangan, namun oleh Presiden kembali dilarang.
“Jangan tepuk tangan karena kita belum melakukan. Kalau kita melakukan dan itu Rp 400 triliun lebih nanti betul-betul kita kerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan,” tukasnya.
Ancaman Jokowi bahkan tidak main-main. Ia akan mencopot menteri yang tidak pro produk lokal. Selain menteri, Direktur Utama BUMN yang senang impor juga akan diganti.
“Saya sampaikan ke menteri BUMN tadi, udah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle,” kata Jokowi.
Kepala Negara menegaskan, jajaran menteri dan Dirut BUMN tidak boleh main-main dalam pengadaan barang dan jasa melalui APBN yang nilainya mencapai Rp 1.481 triliun.
“Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” tutur Jokowi sambil menggelengkan kepala.
Presiden memberi target agar 40 persen atau Rp 400 triliun dari total anggaran tersebut bisa terealisasi pada Mei 2022.
Ia meyakini membeli produk lokal akan menimbulkan dampak luar biasa bagi produk domestik bruto (PDB) nasional.
Ia meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa dan melaporkan secara harian kepadanya.
Jokowi juga mengancam pemerintah daerah yang banyak melakukan impor.
“Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu. Sudahlah, kalau ada yang nggak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Nanti saya patok betul, DAU-nya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini,” kata Jokowi.
Jokowi sudah memantau realisasi pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah baru mencapai Rp 214 triliun.
Ia mengingatkan, anggaran ini diawasi langsung oleh Jaksa Agung untuk mencegah oknum nakal yang mengakali barang impor dicap buatan dalam negeri.
“Saya awasi betul. Saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace ada yang namanya aggregator,” ungkap Jokowi.
Jokowi bahkan langsung menyentil Kemendikbud Ristekdikti yang dipimpin Nadiem Makarim yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp 29 triliun.
Dari total itu, baru Rp 2 triliun untuk produk dalam negeri.
“Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam Kementerian,” kata Jokowi.
Jokowi heran pengadaan kursi sampai laptop di sekolahan masih mau diimpor. Padahal industri lokal sudah sanggup memproduksi secara mandiri.
Jokowi juga mengingatkan pengadaan seragam dan sepatu dari instansi TNI/Polri yang juga dibeli dari luar.
“Sudah, jangan diteruskan. Produk ini di dalam negeri ada di mana-mana,” katanya. (Central Network)
