CENTRALNEWS.ID, BLORA – DPRD Kabupaten Blora memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Arief Rohman tahun anggaran 2021, dalam rapat Paripurna, Selasa, (17/05).
Catatan tersebut dipaparkan panjang lebar oleh Aditya Candra Yogaswara saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati Blora tahun 2022 terhadap penjabaran APBD tahun 2021 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Blora, HM. Dasum.
Rekomendasi tersebut diantaranya tentang pemulihan percepatan ekonomi semester 2 tahun 2022, capaian IPM dan angka kemiskinan di Blora.
“Percepatan penanganan pandemi covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi covid-19, meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Blora, pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran,” papar Aditya.
Selanjutnya tentang capaian IPM (indeks pembangunan manusia) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia.
“Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025). Pemerintah daerah segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat capaian IPM, kemudian merancang program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan dengan Kabupaten lain di Jateng yang capaian IPM nya sudah antara 70-73,” tambahnya.
Sedangkan untuk percepatan pengurangan penduduk miskin, DPRD Blora merekomendasikan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum efektif.
“Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah, karena hal ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di kabupaten Blora belum cukup efektif mencapai tujuannya. Untuk itu, direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus dievaluasi. Di tengah perlambatan ekonomi dunia karena Corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru. Diharapkan tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun. Hal ini mengingat target akhir RPJMD tahun 2026 kemiskinan Kabupaten Blora tinggal 10,28% tidak gagal dicapai, ternyata sampai 2021 kemiskinan masih 12,39% dari jumlah penduduk,” jelas Aditya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman akan menindaklanjuti catatan rekomendasi dari DPRD.
“Ya tadi saya sampaikan untuk perbaikan kedepan,” jawab Bupati usai rapat Paripurna DPRD Blora.
Mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), orang nomor satu di Pemkab Blora ini berencana membentuk tim guna memaksimalkan peningkatan.
“Tadi saya sampaikan, bahwa kita nanti sangat senang sekali, kalau nanti dari dewan dan juga yang lainnya mendukung upaya peningkatan PAD, targetnya kita maksimalkan,” tambah Arief.
Ia pun membeberkan akan mencari sektor-sektor yang tidak memberatkan warganya ketika berencana mengoptimalkan peningkatan PAD.
“Contohnya sektor pariwisata dan yang lainnya, termasuk DBH Migas nanti akan kita perjuangkan terus,” ungkap Arief Rohman.(Riyan)
