CENTRALNEWS.ID, BATAM – Persoalan krisis air bersih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum bisa teratasi dengan baik. Kendati aliran air bersih masih mengalami kendala seperti kerusakan atau kebocoran pipa karena pengerukan tanah oleh alat berat dari proyek pelebaran jalan.
Penyebab matinya aliran air dipicu kerusakan atau kebocoran pipa, akibat pengerukan tanah oleh alat berat dari proyek pelebaran jalan. Suplai air terhenti di beberapa titik lokasi, meliputi dari tempat-tempat usaha sampai ke pemukiman warga.
Terakhir diketahui Badan Usaha (BU) Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyiagakan 16 mobil tangki air untuk melayani warga selama perbaikan pipa bocor. Kondisi ini menjadi keluhan Ketua lintas Komisi di DPRD Kota Batam. Walaupun tak berada didalam bidang komisinya, krisis air terjadi nyaris secara keseluruhan wilayah di Kota Batam mengalami krisis air.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai menilai pemerintah pusat perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan air bersih di Batam. Pihaknya berharap Kementerian terkait dan DPR RI Komisi VI segera memanggil pengelola air bersih di Batam. “Saya mengharapkan ya kan dari pusat ya kan harus segera memanggil pihak terkait dari pusat seperti mungkin ya dari Menteri, pihak DPR RI bisa segera memanggil pihak ABH sama BP Batam untuk menyelesaikan masalah Ini, selagi masalah ini berkepanjangan saya kira Batam mau berkembang susah ya kan,” kata Lik Khai di Batam, Selasa (5/12/2023).
Lik Khai mengatakan bahwa dalam sebulan masyarakat selalu disibukkan untuk mencari air bersih. Namun, kepastian kapan persoalan itu akan berakhir pihak BU SPAM belum dapat menjawab. “Ya kan ini sudah sekian tahun dipegang ABH dari Moya sampai sekarang saya kira sudah masuk di tahun ke-4 tapi perubahannya tidak ada ya kan,” katanya.
“Kami mengharapkan DPR RI Komisi VI bisa memanggil semua pihak terkait. Jangan saling menyalahkan lagi, kita lanjutkan yang terbaik untuk masyarakat Batam supaya hajat hidup mereka bisa tenang. Ini tidak bisa tenang semua loh seluruh rakyat Batam ini. Tiap hari sibuk bukan mencari duit, tapi cari air,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Batam, Putra Yustisi Respaty, meminta kepada konsorsium air bersih mulai dari BP Batam sampai kepada perusahaan pengelola ABH untuk bertanggungjawab atas permasalahan itu. Peristiwa seperti demikian bukan juga kali pertama terjadi, melainkan untuk yang kesekiankalinya.
Kerusakan pipa memang tak luput dari pekerjaan atau proyek pelebaran jalan atau yang lain sebagainya. Untuk itu, Putra mempertanyakan bagaimana koordinasi antara pengerja proyek dan BP Batam. “Apakah pihak pengerja proyek atau kontraktor tak berkoordinasi dengan BP Batam terkait dimana lokasi pipa? Harusnya sebuah perencanaan dalam kegiatan itu dimatangkan dengan baik. Wajib ada koordinasi dan pencegahan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.(dkh)
