CENTRALNEWS.ID, JAKARTA – Setelah menggelar demonstrasi di depan Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta, ratusan massa mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan Riau (AMMPLR) langsung bergerak menuju ke Blok I gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat yang merupakan Kantor dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).
Setibanya disana, ratusan massa langsung disambut oleh Humas KLHK RI, Surya Abdul Gani, S.Sos., M.Sc. Spontan, demonstran bergejolak sampaikan jeritan hati sebagai korban terdampak (diduga) paparan limbah hasil operasional pabrik minyak kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (PMKS PT SIPP) di kilometer 6 jalan Rangau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau – Duri, Kabupaten Bengkalis – Riau, Rabu (30/3).
Koordinator lapangan (Korlap) AMMPLR, Riswan saat ditemui menyebutkan bahwa pihaknya meminta KLHK RI untuk sesegera mungkin memroses dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PMKS PT SIPP baik secara perorangan maupun koorporasi.
“Kita juga meminta KLHK RI untuk segera memeriksa dan menangkap Manajemen dari PMKS PT. SIPP (yang diduga terlibat, red),” kata Koorlap AMMPLR, Riswan kepada wartawan.
Pihaknya juga memohon agar KLHK RI segera menyetop atau menutup operasional kegiatan produksi dari PMKS PT. SIPP. Hal itu diminta dengan alasan, PT. SIPP tidak mempunyai Izin (IUP dan Lingkungan) dan apabila terus beroperasi maka (diduga) pencemaran lingkungan akan terus terjadi.
“AMMPLR juga meminta KLHK RI untuk tidak takut dalam menangani penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan tidak mudah diintervensi (diduga) oknum anggota DPR RI serta pihak mana pun,” terangnya.
Kemudian, Roslin Sianturi, salah satu korban (diduga) terdampak paparan limbah PMKS PT SIPP didampingi oleh Tina dan Leni Manik juga mengutarakan ratapannya ke khalayak. “Kemana lagi kami mau mengadu? Sementara lahan yang biasanya kami gunakan untuk mencari makan dari hasil kebun rusak. Tanaman di kebun kami sudah mati (diduga) tercemar oleh air limbah,” ratap Roslin.
Ia menyebut, pihaknya sudah dua kali mengadukan prahara itu ke Polda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Namun sampai saat ini, Roslin menyerukan tak adanya tindak lanjut yang berarti.
Segala sisi dan penjuru telah diupayakan untuk melayangkan laporan guna mendapatkan keadilan, namun lagi-lagi tanpa hasil yang berarti. “Makanya kami jauh-jauh datang ke Jakarta, hanya ingin menyampaikan apa yang kami rasakan ke Ibu Menteri Siti Nurbaya dan Pak Jokowi atas apa yang kami rasakan selama ini,” tuturnya.
Roslin dan seluruh masyarakat yang diduga terdampak limbah PMKS PT SIPP sampai saat ini sangat mendukung kinerja KLHK RI dalam mengusut dugaan tindak pidana lingkungan yang diduga dilakukan oleh pihak PKS PT. SIPP Duri.
Sementara itu, Humas KLHK RI, Surya Abdul Gani, S.Sos., M.Sc mengatakan, pihaknya akan meneruskan atau berkoordinasi kepada pihak yang menangani permasalahan dari laporan para warga yang hadir kala itu. “Kami akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat,” singkat Surya Abdul Gani meredam seruan massa. (Nof)
