CENTRALNEWS.ID, ANAMBAS – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025). Salah satu sorotan datang dari Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD), yang menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, Hino Faisal.
Pandangan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian Nota Keuangan dan pidato pengantar Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, yang disampaikan sehari sebelumnya.
Dalam paparannya, Hino Faisal menyinggung turunnya alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat sebesar Rp79,14 miliar atau sekitar 12 persen, terutama pada pos Dana Bagi Hasil. Menurut Fraksi PKAD, kondisi ini harus dicermati secara serius karena berpotensi mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Fraksi PKAD mendesak pemerintah agar memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi PAD, sehingga penurunan dana pusat tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik,” tegas Hino.
Selain itu, Fraksi PKAD juga mengulas struktur belanja daerah dalam Ranperda APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp966,34 miliar. Kenaikan belanja operasi sebesar 13 persen dan lonjakan belanja modal hingga 46 persen dinilai perlu diarahkan secara efektif.
“Belanja modal yang meningkat harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan jalan, jaringan dan irigasi,” ujarnya.
Fraksi PKAD turut mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyusun anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar efisiensi penggunaan anggaran terus ditingkatkan dan program prioritas tetap berorientasi pada kebutuhan publik.
Hino menutup pandangannya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap tantangan daerah.
Di sisi lain, Bupati Aneng dalam jawaban resmi atas pandangan fraksi menyampaikan apresiasi kepada PKAD atas perhatian terhadap dinamika fiskal daerah. Ia mengakui bahwa penurunan Dana Bagi Hasil serta tingginya ketergantungan pada transfer pusat merupakan tantangan yang harus disikapi dengan strategi yang tepat.
Pemerintah daerah, kata Aneng, telah menyiapkan langkah penguatan kemandirian fiskal melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, serta pengembangan sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pariwisata dan perikanan. Pemerintah juga memastikan efisiensi belanja dilakukan agar ruang fiskal pembangunan tetap terjaga.
Menanggapi kenaikan belanja pegawai akibat penyesuaian gaji ASN dan pengangkatan PPPK, Bupati menegaskan komitmen untuk menjaga agar pengeluaran tersebut tidak membebani program-program prioritas.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan belanja modal tahun 2026 akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta meningkatkan akses layanan publik.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam belanja modal harus mampu menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial tahun depan dilakukan lebih tepat sasaran melalui perbaikan sistem verifikasi data.
Menutup jawabannya, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi PKAD dalam melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2026 dan berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas.(asy)
