11.9 C
New York
Sabtu, April 20, 2024

Alih Status Pegawai KPK Tuai Polemik, KAPAK: Kepercayaan Meredup!

CENTRALNEWS.ID, RIAU – Konsolidasi Penyuluh Anti Korupsi (KAPAK) Indonesia kian kritis mencermati gejolak pengalih-statusan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI.

Pasalnya, tindakan itu dituding menjadi gejolak panas yang membuat kepercayaan (Trust) masyarakat terhadap institusi anti rasuah ini redup bak lampu Petromax yang kehabisan bahan bakar.

Apalah daya keberlanjutan KPK tanpa kepercayaan masyarakat, tentu setiap aksi kedepannya bakal mengundang kritik pedas dan sikap tak acuh. Hal ini pula yang disuarakan KAPAK melalui 69 orang Konsolidator, sekaligus Penyuluh Anti Korupsi yang telah tersertifikasi oleh LSP-KPK RI di dalamnya.

Para pegiat anti korupsi ini menyatakan sikap dan meyakini bahwa rangkaian pengalihan status pegawai KPK RI menjadi ASN pada kenyataannya telah menimbulkan polemik serius yang diduga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pada kenyataannya, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah menimbulkan masalah yang serius di tengah masyarakat. Masalah tersebut sangat kami rasakan saat melakukan penyuluhan, cukup banyak masyarakat yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap KPK RI. Sehingga saat ini, sangat sulit menumbuhkan kesadaran pemberantasan korupsi di tengah masyarakat,” kata Bobson Samsir Simbolon, Konsolidator KAPAK Indonesia asal Provinsi Riau, Selasa (29/6).

Ia menerangkan, berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan terkait persoalan tersebut, kepercayaan masyarakat jelas memudar. Semua redup seiring berjalannya waktu.

“Analisa dan kajian ini telah kami tuangkan dalam pernyataan sikap Konsolidasi Penyuluh Anti Korupsi (KAPAK) Indonesia yang akan kami sampaikan langsung kepada Ketua KPK RI, Bapak Firli Bahuri. Hal ini juga akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo,” ujarnya.

Bobson menyebut, polemik itu teramat penting disampaikan untuk menghindarkan stigma negatif dan mencegah semakin banyaknya kepercayaan masyarakat yang memudar terhadap KPK RI dalam misi pemberantasan korupsi di Bumi Pertiwi.

Pada tanggal 15 Juni 2021 lalu, masih kata Bobson, pihaknya telah menyampaikan permohonan audensi kepada Firli Bahuri dan Presiden RI. Pihaknya sangat antusias untuk menyatakan sikap secara langsung, demi menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat atas pergerakan KPK.

“Bahwa kami yakin, Bapak Ketua KPK RI dan Presiden RI tak akan mengabaikan permohonan audiensi yang telah kami sampaikan. Sebab kami yakin, langkah agen-agen pemberantasan korupsi ini bertujuan baik, demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pergerakan institusi anti rasuah kedepannya,” harap Bob, sapaan akrabnya.*Bres

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

22,921FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Articles