Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (30/6/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya guna memastikan seluruh rangkaian kunjungan berjalan aman, tertib, dan lancar.
Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci agenda kunjungan Menko Polkam, mulai dari pengamanan, penyambutan, pengaturan lalu lintas, kesiapan lokasi, hingga koordinasi teknis antarinstansi yang terlibat.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa kunjungan Menko Polkam merupakan momentum penting bagi Kabupaten Natuna untuk menunjukkan kesiapan daerah sebagai wilayah strategis perbatasan Indonesia.
“Kunjungan ini menjadi perhatian bersama. Seluruh perangkat daerah dan instansi terkait harus bersinergi agar seluruh agenda dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan,” tegas Bupati dalam rapat.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rapat, kunjungan kerja Menko Polkam ke Natuna merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dalam memperkuat pertahanan, keamanan, dan koordinasi lintas sektor di kawasan perbatasan.
Selama berada di Natuna pada Kamis (2/7/2026), Menko Polkam dijadwalkan mengunjungi Lanud Raden Sadjad, Lanal Ranai, Batalyon Komposit 01 Gardapati, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga, serta Markas Komando Gugus Tempur Laut (Guspurla) Selat Lampa.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan efektivitas dan kesiapsiagaan sistem pertahanan negara di wilayah Laut Natuna Utara, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana pertahanan.
Selain itu, Menko Polkam juga akan mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam memperkuat ketahanan maritim nasional, meningkatkan kehadiran negara di kawasan perbatasan, serta mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam paparan rapat juga disampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah di kawasan perbatasan. Di antaranya penyelesaian implementasi pengaturan wilayah yurisdiksi tumpang tindih antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan landas kontinen Vietnam di Laut Natuna Utara.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti kerawanan ancaman keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna yang membutuhkan penguatan pengawasan secara terpadu, serta dinamika konflik Laut China Selatan yang berdampak terhadap kawasan perairan Natuna Utara.
Setelah menyelesaikan agenda di Natuna, Menko Polkam dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Batam pada Jumat (3/7/2026). Agenda di Batam meliputi peninjauan hasil penangkapan TB Capricorn di Mako Kodaeral Batam, kunjungan ke Maritime Command Center (MCC) Batam Pusinfomar TNI, pertemuan bersama Forkopimda di Polda Kepulauan Riau, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Medan.
Melalui rapat persiapan yang dipimpin langsung Bupati Natuna tersebut, Pemkab Natuna berharap seluruh rangkaian kunjungan kerja Menko Polkam dapat berjalan sukses sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.(Herry)
