CENTRALNEWS.ID, BATAM – Pemerintah Kota Batam kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena menandai keberhasilan Kota Batam meraih opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026). Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa audit laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penilaian opini BPK didasarkan pada sejumlah aspek, di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan. “Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti untuk semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Menanggapi capaian tersebut, Li Claudia Chandra menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam yang telah bekerja secara konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Raihan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Li Claudia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk memperkuat sistem pengawasan dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.
Menurut Li Claudia, setiap masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi yang penting guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. “Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus dijaga dengan kinerja yang nyata. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Batam secara konsisten menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut, Kota Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.(ham)
