BINTAN – Di tengah euforia keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan meraih penghargaan inovasi Creative Financing, sebuah isu “basi” yang belum tuntas kembali memicu polemik. Prestasi yang menunjukkan kepiawaian mencari sumber dana daerah itu dinilai sangat jomplang dengan buruknya pengawasan aset yang sudah ada.
Sorotan publik tertuju pada 93 unit kendaraan dinas milik Pemkab Bintan yang hingga kini keberadaannya masih misterius menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, bukannya memberikan kejelasan, para petinggi di Bintan justru terkesan bermain “kucing-kucingan” dengan pertanyaan publik.
Saat coba dikonfirmasi mengenai progres pencarian atau status hukum ke-93 kendaraan tersebut, Ketua DPRD Bintan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan kompak memilih bungkam. Tidak ada jawaban tegas maupun langkah transparan yang dibagikan kepada media terkait aset yang bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Sangat disayangkan, pimpinan dewan dan panglima ASN kita (Sekda) malah diam seribu bahasa saat ditanya soal mobil dinas yang hilang. Apa gunanya pamer inovasi cara cari duit, kalau aset yang dibeli pakai duit rakyat saja dibiarkan raib tanpa pertanggungjawaban?” cetus seorang aktivis lokal yang enggan disebutkan namanya.
Sikap diam ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap transparansi anggaran. Publik kini mempertanyakan, apakah penghargaan inovasi tersebut hanya sekadar tameng untuk menutupi bobroknya manajemen aset di Negeri Segantang Lada ini.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu kapan 93 unit kendaraan itu “pulang” ke garasi pemda, atau setidaknya ada penjelasan logis mengapa aset sebanyak itu bisa hilang dari radar pengawasan. (Ndn)
