CENTRALNEWS.ID, LINGGA – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis. Sejumlah fraksi secara terbuka menyoroti kinerja pemerintah daerah, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Agenda yang digelar di Gedung DPRD Lingga pada 31 Maret 2026 itu tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan, tetapi juga panggung kritik terhadap berbagai capaian pembangunan yang dinilai belum maksimal.
Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, ST., M.I.P, hadir bersama Sekretaris Daerah H. Armia untuk menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, termasuk terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Fraksi Demokrat Plus menjadi salah satu yang paling vokal. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan kualitas yang diharapkan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Penguatan ekonomi berbasis lokal, khususnya UMKM, dinilai masih perlu didorong secara serius.
Selain itu, pemanfaatan potensi daerah seperti sektor perikanan, pertanian, hingga agrominawisata dinilai belum digarap secara optimal. Padahal, sektor-sektor tersebut disebut memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga menyinggung pentingnya kebijakan konkret, mulai dari kemudahan akses permodalan hingga pembangunan infrastruktur yang mampu memperlancar distribusi produk lokal.
Sorotan tajam juga datang dari Fraksi Golkar Plus. Mereka menilai kinerja keuangan daerah sepanjang 2025 masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Optimalisasi PAD menjadi isu utama. Pemerintah daerah dinilai perlu bekerja lebih keras dalam menggali potensi pendapatan, termasuk melalui pembenahan sistem pajak dan retribusi.
Tak hanya itu, kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan juga dinilai perlu ditingkatkan agar lebih profesional dan efektif. Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru, termasuk melalui pengembangan sektor unggulan dan pemanfaatan teknologi digital.
Masalah investasi turut menjadi perhatian lintas fraksi. DPRD menilai peluang investasi di Lingga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal sektor ini berperan penting dalam membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fraksi Golkar Plus mendorong pemerintah daerah lebih agresif menarik investor, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan dukungan anggaran dan program strategis.
Di sisi lain, Fraksi NasDem Plus memberikan catatan yang relatif konstruktif terhadap Ranperda tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran ormas sebagai mitra pemerintah, sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel.
Namun demikian, fraksi ini tetap menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Rapat paripurna ini menjadi cermin evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga sepanjang 2025. DPRD melalui fraksi-fraksinya menegaskan bahwa perbaikan harus segera dilakukan, terutama pada sektor ekonomi, pendapatan daerah, dan investasi. Jika tidak, berbagai potensi yang dimiliki daerah dikhawatirkan tidak akan mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.(men)
