CENTRALNEWS.ID, NATUNA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ajukan sebanyak 90 orang untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024, Minggu (18/8/2024).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma menuturkan, bahwa 90 orang guru P3K yang diajukan ini untuk memenuhi kebutuhan guru disejumlah pulau yang jauh di Kabupaten Natuna.
“Soalnya kita masih kekurangan guru di sejumlah daerah yang jauh dari kota ranai Kabupaten Natuna,” terangnya.
Lanjutnya, 90 orang guru ini nantinya akan mengisi sejumlah sekolah yang jauh, dan masih kekurangan guru baik di tingkat Sekolah Dasae (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Jadi saat ini kita masih mengajukan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi,” harapnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna saat masih menunggu jadwal penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.
“Sampai saat ini jadwalnya belum keluar. Nanti kemungkinan CPNS dulu yang dibuka,” kata Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya.
Lanjutnya, untuk jadwal penerimaan secara nasional. Kemungkinan akhir Agustus atau bulan September 2024 jadwalnya dibuka.
“Kita saat ini juga menunggu surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” terangnya.
Muhammad Alim Sanjaya juga menjelaskan, bahwa pihaknya mengajukan kuota sebanyak 570 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 30 orang untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 ke Pemerintah Pusat.
Dari jumlah 30 CPNS, dan 570 orang untuk PPPK yang diajukan ke Pusat, mayoritas hampir merata antara teknis, kesehatan dan pendidikan.
“Jadi pengajuan ini hampir disemus OPD ada, di kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna juga ada. Soalnya, tujuannya untuk mengisi di kecamatan juga,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, kuota yang diajukan paling banyak untuk kebutuhan di Damkar, Satpol PP, Perhubungan, dan BPBD. Selain itu ada juga di Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
“Tapi merata disetiap OPD, bahkan di kecamatan,” tutupnya.(ham)
